Prioritas Utama Jokowi Benahi Mesin Birokrasi

Oleh: Anthon P. Sinaga

KEMENANGAN Jokowi-Ahok menunjukkan bahwa Jakarta ingin perubahan pemimpin birokrasi. Birokrasi yang tidak berdedikasi, tidak bisa menyelesaikan masalah, dan bahkan membuat masalah bertambah runyam. Berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, tata ruang yang semrawut, masalah sampah dan banjir, merupakan persoalan sehari-hari yang tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, prioritas utama yang perlu dilakukan Jokowi-Ahok, adalah benahi mesin birokrasi. Aparatur yang kerja kendor, tapi korupsi kuat, silakan disingkirkan.

Benar apa yang dikemukakan sejarawan Universitas Indonesia, JJ Rizal, baru-baru ini, bahwa birokrasi Pemprov DKI Jakarta selama ini sudah seperti mandor kawat, kerja kendor tapi korupsi kuat. Ini menjadi tantangan bagi Jokowi-Ahok yang harus diberantas. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketika diwawancara wartawan seusai peroleh suara terbanyak hasil hitungan cepat, tentang kemungkinanan birokrasi tidak mendukung pimpinan baru, dengan tegas mengatakan, pejabat yang tidak mau ikut perubahan, silakan mundur, sebab masih banyak pegawai yang mau bekerja.

Banyak warga Jakarta bertanya, betapa tiga puluh triliunan rupiah lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahun, tetapi yang jatuh ke pembangunan fisik di lapangan tidak seberapa. Tidak ada pembangunan fisik yang monumental yang tahan puluhan tahun seperti zaman kolonial dulu, tetapi kebanyakan dibuat asal jadi, agar bisa diproyekkan setiap tahun. Inilah gambaran birokrasi mandor kawat yang disebut JJ Rizal, yakni kerja kendor, tapi korupsi kuat.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI 30 September lalu sudah mengumumkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) unggul atas pasangan petahana Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 20 September lalu. KPUD DKI sudah memproses administrasi yang dibutuhkan dan menyerahkan hasil pemungutan suara yang definitif tersebut kepada DPRD DKI untuk dijadwalkan pelantikan.

Bersamaan dengan itu KPUD juga telah melaporkannya kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Apabila tidak ada gugatan dari pasangan calon yang kalah, maka Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017, harus sudah dilantik 7 Oktober, bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2007- 2012.

Luruskan Bila Melenceng

Harapan perubahan memang telah ditunjukkan Jokowi-Ahok menanggapi hasil penghitungan cepat suara oleh berbagai lembaga survei, sebelum pengumuman definitif dari KPUD. “Saya akan bekerja keras bersama masyarakat Jakarta. Harapan warga DKI akan kami jawab dengan kerja keras dan kerja cepat. Fasilitas Gubernur lebih baik dipakai untuk rakyat,” kata Jokowi. “Saya juga akan bekerja keras dan mendukung sepenuhnya kebijakan Jokowi untuk memimpin Jakarta. Luruskan bila ada yang melenceng,” kata Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru meminta publik untuk terus mengawasi pemerintahannya bersama Joko Widodo alias Jokowi. Ia meminta semua pihak agar mengingatkannya jika memang ada kebijakan yang melenceng selama menjabat nanti. “Kalau kami sedikit saja melenceng, tolong segera diluruskan. Melenceng 1 derajat kalau jalan 1 meter barangkali tidak kelihatan, tetapi kalau sudah 1 kilometer, pasti kelihatan,” katanya dalam suatu diskusi polemik, sehari sesudah pemilihan.

Warga Jakarta memang memberikan harapan besar kepada Jokowi-Ahok untuk memperbaiki fasilitas kota agar bisa dihuni dengan aman dan nyaman. Warga sangat berharap layanan angkutan publik ditingkatkan. Demikian pula jalan keluar dari kemacetan lalu lintas, karena pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan penambahan jalan. Bila mampu mengatasi masalah kemacetan sebesar 20 persen saja, bisa berarti penghematan Rp 1 triliun belanja warga Jakarta setahun untuk membeli bahan bakar minyak. Jangan hanya janji-janji. ***