Perhelatan Akbar Festival Perhutanan Sosial bertajuk “Merdeka Berdaya, Sambut HUT ke-78 RI’’ di Doloksanggul

DOLOKSANGGUL, (tubasmedia.com) –  Bertempat di Lapangan Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (1/8/2023), Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar perhelatan akbar Festival Perhutanan Sosial bertajuk “Merdeka Berdaya, Sambut HUT ke-78 Republik Indonesia”.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan KSP bekerja sama dengan kementerian menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo agar petani perhutanan sosial yang telah mendapatkan persetujuan mendapatkan program pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup.

“Festival Perhutanan Sosial Nusantara ini wujud nyata kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelompok usaha perhutanan soaial,” kata Moeldoko di hadapan ribuan peserta festival yang hadir.

Dalam Festival Pesona itu, KSP dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara resmi meluncurkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang ‘’Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial’’.

Kata Moeldoko, tidak hanya intruksi lisan presiden. Tapi juga diperkuat dengan Peraturan  Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial.

Lebih Cepat Lagi

‘’Kita berharap dengan Perpres ini pemerintah, pemerintah daerah dan semua pihak lebih cepat lagi bergerak mendukung perhutanan sosial,” kata Moeldoko.

KSP, Kemenkomarves, Kementerian LHK, pemerintah daerah dan dunia usaha telah mengimplementasikan integrasi 82 program pemberdayaan perhutanan sosial di tiga kabupaten Sumatera Utara, yakni Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara dan Samosir.

Program berupa bantuan bibit, alat ekonomi produktif, peningkatan kapasitas/pelatihan yang diserahkan secara simbolis kepada KUPS. Rincian program pemberdayaan berupa 15 kegiatan dari KLHK, 14 kegiatan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM 8 kegiatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 kegiatan. Sementara dari BUMN antara lain, PLN sebanyak 17 kegiatan, Hutama Karya 2 kegiatan, BRI 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company 9 kegiatan dan Indonesia Financial Group sebanyak 5 kegiatan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dalam sambutannya melalui rekaman video sangat mengapresiasi integrasi pemberdayaan perhutanan sosial yang dilakukan lintas kementerian dan BUMN.

Memberikan Mafaat

Luhut berharap agar pemberdayaan perhutanan sosial ini memberikan manfaat terhadap masyarakat luas, sehingga pemanfaatan tersebut memberikan efek bagi perekonomian.

“Integrasi pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat dan menjadi penopang meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat,” katanya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto yang datang mewakili Menteri LHK RI, Siti Nurbaya Bakar menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi program yang mendukung perhutanan sosial sehingga pemberdayaan KUPS menjadi terwujud.

Bambang mengatakan, dukungan berbagai pihak memungkinkan pembentukan Integrated Area Development (IAD) SAHATA (Samosir, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara) di Sumatera Utara yang menjadi wadah kolaborasi mendukung perhutanan sosial. (edison oppusunggu)