Pengamat : Dukung Keputusan KPK, Alat Tukar Demokrat

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, mengatakan keputusan Partai Demokrat yang tidak mendukung penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri merupakan alat bargaining partai berlogo mercy itu.

“Kalau FPD terlihat mendukung KPK menolak Budi Gunawan sebagai kapolri, wajar saja. Ini kan sangat erat terkait posisi hukum Ibas,” kata dia saat dihubungi, Kamis (15/1/2015).

Dia melanjutkan. “Ibas sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor.Jadi biar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK saya lihat harapannya biar tidak tersentuh KPK.Kalau tidak Ibas pasti masuk,” paparnya.

KPK jelasnya juga melakukan tebang pilih, banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK sementara beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja.

“Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh, sementara kasus di kementrian agama yang melibatkan Mantan Menteri agama Surya Dharma Ali dibiarkan.Begitu juga kasus Jero Wacik dan lain-lain,” jelasnya.

Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan.
Jokowi diharapkan tidak mencontoh Mantan Presiden SBY yang selalu plintat plintut dalam bersikap.

“SBY itu kan peragu dan terlalu takut akan citranya. Jadi kalau ada tekanan dari LSM, dia langsung berubah pikiran. Jokowi jangan seperti ini, kalau memang yakin yah jalankan. Semua keputusan ada konsekuensinya. Jangan takut karena yang mengatur negara ini bukan KPK atau LSM, tapi dirinya sendiri,” pungkasnya. (nisa)