Menperin: Aparatur Sipil Negara Jadi Garda Depan Pelayanan Publik

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa pegawai negeri atau aparatur sipil negara merupakan garda depan terhadap baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat saat ini terus mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sehingga para insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

“Saya yakin dan percaya, saudara-saudara sanggup untuk melaksanakannya,” tegas Menperin dalam sambutannya ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera dalam rangka Memperingati HUT ke-44 KORPRI Tahun 2015 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/11)

Menperin berharap semangat kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi semua pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk terus melangkah, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Menperin mewakili Pemerintah, mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Ke-44 kepada segenap Keluarga Besar KORPRI di seluruh tanah air dan dimanapun berada. “Baik mereka yang menjalankan tugasnya di kota-kota besar, di desa-desa, di seluruh pelosok tanah air, hingga yang bertugas melayani masyarakat di daerah pedalaman, pulau terdepan maupun di kawasan perbatasan, demikian juga yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di luar negeri,” tuturnya.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menperin saat itu juga menyampaikan lima amanat Presiden kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. “Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual,” tegasnya.

Menurut Saleh, berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik. “Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. “Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota KORPRI, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran,” paparnya.

Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. “Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat,” ujarnya.

Keempat, jaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini. “Saya mengharapkan Saudara-Saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye Pemilukada tersebut,” tegasnya.

Dan, Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. “Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota atau antar provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara,” ungkapnya.(sabar)