Kenapa Pelaku IKM Batik Enggan Terapkan SIH, Ini Penyebabnya….
AIR LIMBAH- Kepala Biro Humas Kementerian Perindustrian, Kris Sasono Ngudi Wibowo (kemeja putih) didampingi GM Paradise Batik, Muhammad Karim (berkemeja batik) meninjau pengolahan limbah pabrik batik Paradise Batik -tubasmedia.com/sabar hutasoit
YOGYAKARTA, (tubasmedia.com) – Sebagian besar pelaku industri kecil menengah (IKM) batik masih sungkan menerapkan Standar Industri Hijau (SIH). Akibatnya, julukan terhadap industri batik sebagai industri yang tidak ramah lingkungan masih terngiang sampai sekarang.
‘’Padahal stigma negatif itu sebenarnya bisa segera sirna jika pelaku IKM batik sadar akan dampak positif penerapan SIH sangat besar,’’
kata GM Paradise Batik, Muhammad Karim kepada wartawan yang berkunjung ke pabriknya di Yogyakarta, Kamis (22/06/2023).
Pelaku IKM batik, lanjut Karim masih melihat minimnya keuntungan yang mereka peroleh jika standar industri hijau diterapkan pada kegiatan produksinya.
“Dan akibat dari penglihatan yang salah itulah menimbulkan pelaku IKM batik di dalam negeri enggan menerapkan SIH,” tambah Karim menambahkan akibat keengganan itu muncul pula julukan bahwa IKM batik merupakan industri yang tidak ramah lingkungan.
Padahal, lanjut Karim, kalau seluruh pelaku IKM batik di dalam negeri benar-benar sadar bahwa cukup banyak keuntungan besar bisa diperoleh IKM batik dari penerapan standar industri hijau, maka julukan negatif tersebut segera sirna.
Karim memberi contoh yang dirasakan Paradise Batik yang dikelolalnya. Produsen batik ini meraih penganugerahan Sertifikat Industri Hijau pada tahun 2021 (SIH 13134:2019), yang juga menjadi sektor IKM pertama di Indonesia yang meraih penghargaan tersebut.
Dengan menerapkan standar industri hijau, Paradise Batik merasakan beberapa manfaatnya, antara lain efisiensi bahan baku, energi dan air sehingga ada penghematan dibandingkan sebelum penerapan Industri hijau.
Keuntungan lain katanya, efisiensi proses produksi yang sesuai SOP dan instruksi kerja sehingga mengurangi waktu tunggu produk, meminimalisir limbah dan emisi yang dihasilkan, serta peningkatan daya saing produk.
Akan tetapi guna lebih menarik kesadaran IKM lainnya menerapkan SIH, Karim mengusulkan sangat baik dalam e-katalog pemerintah lebih mengutamakan IKM yang telah menerapkan standar industri hijau.
Semakin Tergiur
‘’Jika itu diterapkan pemerintah, pelaku IKM batik akan semakin tergiur menerakan SIH sebab akan terbuka pasar yang lebih luas,” ujar Karim.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Biro Humas Kementerian Perindustrian, Kris Sasono Ngudi Wibowo menjelaskan bahwa industri batik adalah merupakan bahagian penting memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Karena itu dikatakan, industri batik, khususnya yang dikelola IKM harus benar-benar dibina dan segera pula disadarkan betapa pentingnya pengelolaan industri batik dilakukan dengan proses pembuatan batik yang ramah lingkungan sehingga terwujud konsep ekonomi secara berkelanjutan.
Di tempat terpisah, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian, Tirta Wisnu Permana menjelaskan peranan industri batik dalam pertumbuhan ekonomi nasional tercemin dari capaian nilai ekspor batik Indonesia yang menembus 49,63 juta dolar AS, naik signfikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,76 juta dolar.
“Sejak UNESCO memberikan pengakuan Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2009, industri batik Indonesia mengalami pertumbuhan positif,’’ katanya.
Wisnu mengemukakan, potensi industri batik nasional juga terlihat dari jumlahnya yang melebihi dari 47 ribu unit usaha, yang tersebar di 101 sentra berbagai wilayah Indonesia. “Sektor ini juga tergolong padat karya, karena telah menyerap tenaga kerja hingga 200 ribu orang. Jadi, industri batik merupakan sektor padat karya berorientasi ekspor,” ungkapnya.
Guna meningkatkan daya saing industri batik Indonesia, Kemenperin terus Tujuannya untuk menciptakan efisiensi pemakaian bahan baku, energi dan hemat air, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. “Hal ini sesuai dengan implementasi prinsip industri hijau yang dapat mendukung konsep ekonomi secara berkelanjutan,” tambahnya.
PABRIK BATIK- Kepala Biro Humas Kementerian Perindustrian, Kris Sasono Ngudi Wibowo (kemeja putih) bersama rombongan wartawan, Kamis, 22 Juni 2023 meninjau lokasi pabrik batik Paradise Batik di Yogyakarta -tubasmedia.com/sabar hutasoit
Produksi Bersih
BBSPJIKB Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yang telah memiliki Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau, LSIH BBSPJIKB mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH).
Dalam rangka mendorong penerapan konsep produksi bersih di industri batik nasional, BBSPJIKB Yogyakarta telah mejalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti UNIDO (tahun 2020) dalam program Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) untuk lima sentra batik yang mewakili masing-masing kabupaten kota di Yogyakarta.
Sebelumnya, BBSPJIKB Yogyakarta telah menjalin kemitraan dengan GTZ – Uni-Eropa (2008-2011) dalam program Clean Batik Initiative yang menjalankan program produksi bersih untuk sentra batik di Indonesia. Misalnya di wilayah Solo, Sragen, Pekalongan, Cirebon, dan Banyumas. “Kami juga bekerjasama dengan Asosiasi Batik Jawatimur (APBJ) untuk mewujudkan batik ramah lingkungan,” tutur Wisnu.
“Penggunaan zat warna dapat didaur ulang kembali, jadi pemakaian zat warna tidak sekali pakai langsung dibuang ke lingkungan, tetapi dipakai berulang-ulang baru dinyatakan sebagai limbah dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” jelas Wisnu. (sabar)