Kemenperin Komitmen Pertahankan Integritas
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan kinerja dan integritas yang tinggi dari Kemenperin, serta upaya menjalankan tata kelola pemerintahan sebagai budaya.
Selain itu, pada tahun 2024, Kemenperin berhasil meraih peringkat ke-6 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis oleh KPK dengan skor 83,03, naik pesat dari skor tahun 2023 sebesar 74,66. “Keberhasilan tersebut didapatkan dengan kerja keras, komitmen tinggi, dan perbaikan terus-menerus di Kemenperin. Posisi keenam merupakan posisi terhormat, tapi yang harus kita pertahankan bukan hanya posisi, melainkan nilai,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kesempatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (18/2).
Menperin juga menegaskan bahwa jajarannya perlu memperkuat upaya peningkatan integritas. “Hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka pembenahan, bersih-bersih, agar kita bisa menciptakan good governance, semua langkah harus kita ambil sepahit apapun,” kata Agus.
Sebagai upaya menjaga integritas, Kemenperin terus berupaya menyelesaikan tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal dengan melibatkan peran APIP. Hingga Semester II tahun 2024, Kemenperin telah menyelesaikan tindak lanjut 82,15% rekomendasi BPK.
Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK juga berkontribusi terhadap keberhasilan dalam perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBK WBBM dan 37 satker telah memperoleh predikat WBK. Adapun satker yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2024 adalah BSPJI Selulosa.
Laporan Keuangan Kemenperin merupakan konsolidasi dari 106 satuan kerja di lingkungan Kemenperin, yang terdiri dari satker pusat dan satker daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, telah ditetapkan delapan satuan kerja sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang terdiri dari lima satuan kerja balai di lingkungan BSKJI dan tiga satuan kerja pendidikan di lingkungan BPSDMI.
Dari total 18 satker di lingkungan Kemenperin yang berubah status menjadi BLU, Agus berharap, satker memiliki fleksibilitas keuangan dan dapat bergerak cepat dalam memberikan pelayanan jasa industri maupun pelayanan pendidikan.
Di tahun 2024 lalu, Kemenperin berhasil mencapai realisasi pendapatan yang melebihi target, dengan capaian 128,76% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp342,79 miliar dan realisasi pendapatan mencapai Rp441,37 miliar. (sabar)