Kejagung Mundur Tangani Kasus Pagar Laut, Nicho; Hukum di Indonesia Semakin Lemah Hadapi Oligarki
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kejaksaan Agung mengaku tak lagi mengusut dugaan tindak pidana atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang.
Kasus tersebut kini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pegiat media sosial Nicho Silalahi menyoroti situasi politik dan hukum di Indonesia pasca-teriakan “Hidup Jokowi” yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Dikatakan Nicho, pasca-teriakan tersebut, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan RI dinilai semakin melemah dalam menghadapi kekuatan oligarki yang merugikan rakyat.
Seperti diketahui, Jokowi banyak disebut sebagai sosok yang memuluskan jalan oligarki menguasai segala bidang di Indonesia saat masih menjabat Presiden.
“Lembaga penegak hukum pun seperti Kejaksaan RI Mundur melawan kebiadaban oligarki yang telah menyengsarakan rakyat,” ujar Nicho di X @NichoSilalahi (17/2/2025).
Ia menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini bukan sekadar “gelap”, tetapi telah memasuki fase “kritis”, sehingga diperlukan gerakan besar untuk melakukan penyelamatan.
“Saat ini Indonesia bukan cuma gelap tapi sudah kritis dan dibutuhkan gerakan revolusioner untuk melakukan penyelamatan,” tukasnya.
Lebih lanjut, Nicho memperingatkan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil langkah tegas, maka gelombang protes terhadap pemerintahan bisa berkembang menjadi gerakan rakyat yang lebih besar.
“Jika pak Prabowo tidak sigap maka teriakan ‘Adili Jokowi’ akan bertransformasi menjadi Gerakan revolusi Rakyat,” Nicho menuturkan.
Ia bahkan membandingkan situasi di Indonesia dengan gelombang revolusi yang terjadi di beberapa negara, seperti Sri Lanka dan Bangladesh.
“Terkini rakyat Srilangka dan Bangladesh sudah menunjukkan semangat revolusi,” tandasnya.
Nicho bilang, dua negara tersebut telah menunjukkan bagaimana rakyat bisa bergerak untuk menuntut perubahan. “Apakah api revolusi itu akan menjalar ke Indonesia?,” kuncinya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuai kritik. Setelah pidatonya di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra. Salah satu yang cukup dikritik publik terutama warganet di media sosial adalah ucapannya yang menyebut “Hidup Jokowi”.
Selain itu, di dalam pidatonya, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap kabinet yang dinilai sejumlah pihak sebagai kabinet gemuk. Ia menanggapinya dengan satire.
Tidak gamblang, Prabowo mulanya menyebut ada orang pintar yang menganggap kabinetnya gemuk.
“Ada Orang-orang pinter itu bilang kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar, ndasmu,” kata Prabowo.
Lalu ia melanjutkan seolah berbisik. “Ndasmu,” ucapnya. (sabar)