Kebijakan Kurang Kondusif, Industri Pulp dan Kertas Sulit Berkembang

BOGOR, (tubasmedia.com) – Kebijakan pemerintah yang kurang kondusif serta tuduhan dumping dan kampanye negatif oleh lembaga swadaya masyaraka asing mengakibatkan industri pulp dan kertas Indonesia sulit berkembang.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratisda, menyesalkan hal tersebut, karena berakibat produksi industri pulp dan kertas makin turun. Saat ini produk industri pulp dan kertas di Indonesia makin turun, dan hampir dikejar oleh Vietnam dan Thailand. Hal itu dikemukakan Liana dalam Workshop dan Family Gathering yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Ciawi, Bogor, Jumat (12/12).

Mengenai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif, di antaranya, rencana ekspor log (kayu besar) yang tidak sejalan dengan hirilisasi, Permendag 44/2011 tentang larangan ekspor produk dan pembatasan luasan izin baru.

Kendala lainnya, kurangnya bahan baku akibat keluarnya Permenhut 8/2014 yang menghambat pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Tudingan dumping dan pelanggaran safeguard dari negara Korsel, Jepang, Malaysia, Pakistan, dan Amerika, juga semakin menyusahkan pelaku industri kertas dan pulp.

Ia mengatakan, kondisi ini juga diperparah dengan adanya kampanye negatif dari sejumlah NGO, seperti, Greenpeace dan WWF yang mengatakan produk industri kertas Indonesia tidak ramah lingkungan. Para NGO juga melarang pengusaha hotel di Indonesia membeli produk kertas seperti tisue dan lainnya.

Ia mengatakan, produksi kertas Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dan ketiga di Asia, karena ditunjang wilayah yang dekat dengan Tiongkok dan Australia. Juga ditunjang banyaknya pohon akasia sebagai bahan baku yang bisa dipanen dalam waktu 5-6 tahun, sedang di luar negeri baru bisa panen jika sudah berusia 30 tahun. (sabar)