Jangan Gunakan Intelijen untuk Mengekang Kebebasan Pers

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah selama tiga bulan ini telah memperhatikan dan memantau penilaian media massa terhadap kinerja pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengakui memang ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media masa, mereka melakukan analisis terhadap semua pemberitaan media.

Hal ini menurut Mahfudz adalah kerja resmi dimana BIN menurutnya selalu memberikan report atau laporan dan rekomendasi kepada kepala BIN dan presiden. Jadi menurutnya, sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola oleh presiden.

“Jangan sampai presiden menggunakan intelijen untuk mengekang kebebasan pers atau memberangus pers. Saya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” kata Mahfudz saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Dia menilai seseorang yang memiliki popularitas tinggi apalagi dia seorang presiden seperti Jokowi wajar-wajar saja diberitakan. Namun dirinya pun mengingatkan bahwa Presiden populer bisa mengarah pada dua kemungkinan yaitu mendorong demokrasi karena itu nafas kekuatan populer atau bisa juga dia terjebak menjadi pemimpin yang otoriteris.Pemimpin otoriter biasanya terlalu khawatir popularitasnya terganggu jika ada yang mengkritik.

“Karena ada dua kemungkinan itu makanya saya katakan, kalau digunakan untuk analisa media masa wajar saja tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media. Lagipula saat ini media sudah terpolarisasi, ada media-media yang secara total mendukung seluruh kebijakan pemerintahan ada media yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah. Itu biasa saja,” tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengingatkan Jokowi kalau memang memerlukan keseimbangan pemberitaan media, maka biarkan saja media-media yang ada yang sudah terpolarisasi itu yang melakukannya sendiri.

Pemerintah jangan ikut campur mencoba menyeimbangkan dengan persepsinya sendiri. “Kalau diperlukan keseimbangan biar media itu sendiri, jangan pemerintah mengintervensi untuk menciptakan keseimbangan menurut persepsi pemerintah,” tandasnya. (nisa)