Indonesia Belum Siap Jadi Pusat Produksi dan Distribusi

Oleh: Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

DUA alat bukti untuk mendukung kebenaran relatif atas judul tulisan ini dapat disampaikan dengan gamblang dan sederhana, yaitu pertama, iklim investasi di negeri ini belum bisa menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi calon-calon investor yang akan berinvestasi pada sektor-sektor tradable.

Kedua, biaya logistik masih relatif tinggi dibandingkan dengan di negara lain.Yang pernah dipublis oleh berbagai media beberapa waktu yang lalu adalah sekitar 17% dari biaya produksi atau sekitar 24% dari PDB ekonomi. Secara kuantitatif, kedua alat bukti itu terbaca pada perkembangan 10 tahun terakir, di mana secara rata-rata per tahun pertumbuhan sektor tradable hanya pada kisaran 3-6%. Inflasi berada pada kisaran 4-5% , masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di beberapa Negara ASEAN lainnya, karena infrastrukturnya buruk.

Pada 2012, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% masih didorong pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu 5,38%, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 9,81%. PDB nominalnya digunakan untuk keperluan belanja konsumsi rumah tangga mencapai 54,56% dan komponen PMTB atau investasi fisik hanya 33,16%. Bukti lainnya adalah sumbangan sektor industri pengolahan pada 2012 turun dari 24,33% menjadi 23,94%. Sektor pertanian turun dari 14,70% menjadi 14,44%, sektor pertambangan dan penggalian turun dari 11,85% menjadi 11,78%.

Komponen ekspor berkontribusi hanya 24,26% dengan pertumbuhan 2,01%. Pada sisi impor berkontribusi 25,81% dengan pertumbuhan 6,65%. Angka agregat makro tersebut kalau memang Indonesia akan menempatkan diri menjadi pusat produksi distribusi nasional, regional, dan global posturnya harus berubah.

Pertumbuhan dan kontribusi sektor investasi dan ekspornya harus lebih tinggi dari kinerjanya sekarang. Investasi di sektor tradable harus bisa mencapai minimal 10% dan pertumbuhan ekspornya harus bisa mencapai 5% lebih di atas laju rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Indonesia, di kawasan ASEAN dan Asia berpotensi akan menjadi pusat episentrum pertumbuhan ekonomi sebagai emerging economy dan promising country. Tiga pusat episentrumnya adalah, perama, investasi untuk mewujudkan cita-cita menjadi basis produksi. Kedua, pasar dalam negeri yang besar dengan tingkat daya beli yang kuat.Ketiga, ekspor dengan mengandalkan produk dan jasa bernilai tambah tinggi.

Harapan atau cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan distribusi sudah tepat, karena sumber daya ekonominya cukup memberikan harapan. Cita- cita ini juga cukup realistis untuk menjadi “jalan ketiga” (meminjam istilah Antony Giddens) Indonesia memajukan ekonominya di masa depan.

Langkah Politis

Ada beberapa langkah politis yang harus dikerjakan,yaitu perlunya membangun konsensus untuk menyepakati kebijakan politik ekonomi negara yang menjadi cita-cita sekaligus platform bangsa dan negara. Dalam konteks yang demikian, faktor kepemimpinan yang kuat harus bisa dilakukan oleh siapa pun presidennya, dan bisa menjadi dirigen yang andal. Kultur birokrasinya harus terbebas dari political appointed dan sistem kelembagaannya harus dibangun dan ditata kembali, tidak harus minimalis tapi efektif, profesional dan inovatif.

Sikap inovatif ini penting, dengan pengertian bahwa birokrasi sebagai regulator dan pelayan publik harus berkemampuan untuk secara konsisten melakukan pembaruan dan perbaikan untuk menjawab persoalan ATHG (Ancaman,Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Lebih tajam lagi penginderaannya terhadap perkembangan geopolitik dan geostrategik yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, nasional, kawasan maupun global. Iklim politiknya harus makin mendewasakan para elitenya dan makin dituntut berwawasan luas.

Proses politik yang demokratis harus mampu menghapuskan fragmentasi kekuasaan yang berakibat saling menyandera dan selalu melahirkan trade off politik, ketika negara/pemerintah harus mengambil keputusan strategis. Regulasi nasionalnya juga harus perlu dilakukan re-writing the rules, khususnya yang terkait langsung atau tidak langsung untuk memujudkan cita-cita sebagai pusat produksi dan distribusi yang efisien dan berdaya saing tinggi.Kualitas infrastrukturnya harus memadai dan pendekatannya harus berbasis interconnectivity (laut, darat dan udara) untuk me-reduce cost logistik nasional yang sekarang ini mahal.

Tak kalah penting adalah pembangunan infrakultur masyarakatnya agar dapat menjadi insan yang cerdas, berwawasan luas, dan berintegritas, dan tetap harus memandang bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat. Kebijakan makro ekonominya harus makin bersifat dinamis, sedikit ekspansif tanpa harus menafikkan masalah prudencial policy yang selama ini dianut.

Kuncinya adalah how to get thing done sebagai Indonesia Incorporated agar semua yang menjadi cita-cita, misi bangsa dan negara sebagai emerging economy menjadi kenyataan, termasuk yang akan menempatkan posisi Indonesia sebagai negara kekuatan ekonomi dunia nomor tujuh pada tahun 2030.

Sebagai banchmarking, Turki sudah bermimpi besar bahwa pada 2023, PDB-nya ditarget akan mencapai USD 2 triliun (tahun 2014 akan mencapai sekitar USD 1 triliun). Pendapatan per kapitanya dipatok sebesar USD 25.000,dan perdangangan internasionalnya dipatok bisa mencapai USD 1 triliun. Artinya,Turki juga mempersiapkan dirinya untuk menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi barang dan jasa di dunia.

Semoga Indonesia berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya yang indah. Nightmare no way, agar Pak MS Hidayat, Menteri Perindustrian, tidak nervous dengan pernyataannya di depan para wartawan industri di Bandung, 21 Maret 2013, bahwa beliau khawatir Indonesia tidak siap menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan mulai pada 31 desember 2015. ***