ICW Tolak Menkumham Asal Politisi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Indonesian Corruption Wacth (ICW) menolak penempatan Menkumham yang berasal partai politik atau politisi. Koordinator Bidang Hukum dan Pengawasan Peradilan ICW Emerson Yuntho menyebut alasan penolakan Menkumham dari politisi karena salah satu tugas Menkumham adalah memberikan masukan di bidang hukum dan HAM kepada presiden secara objektif. Sementara Menkumham dari parpol sulit berpikir secara objektif dan kebijakannya berpotensi menguntungkan pihak yang separtai dengan menteri yang bersangkutan.

Menurut Emerson, sudah 15 tahun terakhir jabatan Menkumham diisi oleh orang yang berasal dari parpol. Hasilnya, tidak ada suatu prestasi yang mengembirakan. “Justru kehadirannya memperburuk kondisi di kementerian,” jelas Emerson.

Jika Menkumham diisi oleh politisi, potensi kementerian akan dibajak oleh kepentingan politisi sangat mungkin terjadi. ICW mengingatkan beberapa kasus yang melibatkan Menkumham asal parpol seperti penggunaan dana rekening Kemenkumham untuk kepentingan pencairan dana Tommy Soeharto. Kemudian pengumpulan dana partai melalui proyek Sisminbakum, atau obral remisi atau pembebasan bersyarat untuk narapidana asal parpol. “Jika ini terjadi maka citra pemerintah akan kembali suram,” tegas Emerson.

Dari pengumuman yang disampaikan Presiden Jokowi-JK, Minggu (26/10) petang Jokowi menempatkan politisi PDIP Yasonna H. Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM. (marto)