Ditjen IKM Jalin Kerjasama dengan BLI Kementerian LH Kehutanan
FOTO BERSAMA – Usai penandatangan naskah kerjasama (MoU), Dirjen IKM Drs Euis Saedah MSc (paling kanan) foto bersama dengan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian LH dan Kehutanan, DR Henri Bastaman MES, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan DR Ir Dwi Sudharto MSi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, DR Ir Bambang Supriyanto MSc serta Direkktur Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture Ditjen IKM, DR Ir Sudarto MM. (tubasmedia.com/sabar hutasoit)
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pada prinsipnya, kerjasama antara Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ditjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian dilakukan dalam rangka mensinergikan sumberdaya yang ada pada masing-masing institusi.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DR Henry Bastaman MES pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BLI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Ditjen IKM Kementerian Perindustrian di Jakarta kemarin.
Hadir dalam acara tersebut, Dirjen IKM, Drs Euis Saedah MSc, Direktur Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Ditjen IKM, DR Ir Sudarto MM, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, DR Ir Dwi Sudharto MSi dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, DR Ir Bambang Supriyanto MSc.
Kerjasama ini juga katanya untuk program pengembangan kayu dan non kayu dari hulu ke hilir agar bermanfaat, baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun untuk kepentingan perekonomian secara nasional.
Secara umum menurutnya, di sektor hulu BLI akan mengkontribusikan paket IPTEK jenis-jenis yang potensial seperti gaharu, sutera, tanaman obat, bambu, rotan, tanaman pewarna alami, tanaman penghasil minyak atsiri dan jenis lainnya baik aspek silvikultur, agroforestry, teknologi hasil hutan maupun sosial ekonomi dan kebijakan.
Ditambahkan bahwa Ditjen IKM telah memiliki program Desa Industri Mandiri (DIM) yang mendukung di sisi hilir melalui teknologi fasilitasi teknologi dan inovasi, program peningkatan kapasitas serta penyediaan alat bagi kelompok masyarakat.
Sementara itu, Dirjen IKM Euis Saedah mengatakan, program DIM baru ada di 15 titik antara lain Gorontalo, Lombok Timur, Sidrap, Jember, Madiun, Malang dan Aceh. Manfaat dan faedah lahirnya program DIM di daerah-daerah katanya amat positif untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat setempat.
Kegiatan di DIM selain alih teknologi kepada para petani seperti misalnya menggunakan bamboo sebagai pengganti kayu, membuat pupuk organic dan sejumlah teknologi yang berbasis tertentu dan juga dilakukan transaksi jual beli. ‘’Intinya, DIM itu meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’ tegasnya. (sabar)