Citra Prabowo Semakin Buruk, Pasca Paper yang Isinya Mengenai Program MBG Dikaitkan dengan Nobel Perdamaian 2026

 

 

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pegiat media sosial Ferry Koto menyoroti polemik publikasi ilmiah mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan Nobel Perdamaian 2026.

Menurut Ferry, polemik tersebut semakin memperburuk citra Presiden Prabowo Subianto. “Wis, memang sudah sulit menolong citra Presiden Prabowo ini,” tulis Ferry melalui akun X miliknya, dikutip Rabu (5/8/2026).

Ia menilai, sebelum isu paper tersebut mencuat, Prabowo juga kerap menjadi sorotan karena gaya pidatonya.

“Sudah bicara suka uncontrol, sekarang muncul lagi soal dokumen paper pengajuan untuk Nobel Prize,” tulisnya.

Ferry kemudian mempertanyakan pihak yang diduga berada di balik penyusunan dokumen tersebut.

“Siapa sih orang sekeliling Presiden yang mendorong melakukan ini ya?” lanjutnya.

Meski melontarkan kritik, Ferry mengaku prihatin melihat Presiden Prabowo menjadi sasaran kritik akibat polemik yang menurutnya tidak perlu terjadi.

“Sedih lihat Pak Prabowo jadi bulan-bulanan karena kegaduhan yang mestinya tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Paper Jadi Sorotan

Sebelumnya, sebuah paper setebal 69 halaman berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth ramai diperbincangkan di media sosial.

Dokumen tersebut diunggah ke Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026 dan mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis pertama bersama sembilan penulis lainnya.

“Nemu paper salah satu authornya @prabowo, papernya sebagai ajuan Program MBG untuk diajukan dalam Nobel Perdamaian 2026,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu juga menyoroti dugaan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan paper, termasuk desain yang diduga dibuat menggunakan AI serta sisa prompt yang disebut belum dihapus.

Akun tersebut juga mengklaim hasil pemeriksaan menggunakan AI detector menunjukkan tingkat deteksi hingga 93 persen.

Paper tersebut mencantumkan sepuluh penulis, yakni;

Prabowo Tak Tahu-menahu

Di tengah polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengklaim Presiden Prabowo tidak mengetahui adanya penyusunan paper tersebut.

“Saya sudah cek langsung ke beberapa sumber. Presiden tidak tahu-menahu, tidak memerintahkan, tidak memberi izin, apalagi menyetujui pembuatan paper agar ‘dapat Nobel’,” tulis Dede melalui akun X miliknya.

Ulah Penjilat

Menurut Dede, paper tersebut kemungkinan disusun oleh pihak tertentu yang ingin mencari perhatian atau keuntungan.

“Paper-paper itu dibuat oleh orang-orang yang kemungkinan ‘cari muka’. Kalau berhasil, minimal dapat nama atau jabatan,” ujarnya.

Ia juga menyebut kemungkinan lain, yakni dokumen tersebut sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden.

“Atau bisa juga ini sengaja dibuat untuk mendegradasi Presiden: paper dikirim seolah-olah atas nama beliau, lalu dibocorkan ke media sosial agar citranya jelek,” katanya.

Dede menegaskan bahwa SSRN merupakan platform working paper atau preprint, bukan jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review. Menurutnya, mengunggah paper di SSRN bukan merupakan mekanisme resmi pengajuan Nobel Perdamaian.

Ia menjelaskan bahwa nominasi Nobel Perdamaian hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan kepada Norwegian Nobel Committee dan prosesnya bersifat rahasia.

Karena itu, menurut Dede, paper yang diunggah di SSRN tidak otomatis menjadi nominasi Nobel Perdamaian yang sah.(sabar)