Bupati Garut Harus Lakukan Reformasi Birokrasi
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
GARUT, (Tubas) – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Garut, pekan lalu, berorasi di depan kantor Bupati Garut, untuk medesak reformasi birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak kunjung selesai. Hingga saat ini belum tercipta pelayanan publik yang optimal demi kelancaran pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Garut.
Hal itu diungkapkan Yessi Fitrianti selaku Korlap Aksi PMII kepada tubasmedia.com. Menurut Yessi, wacana reformasi birokrasi, hanya dijadikan suatu semangat dalam mewujudkan good and clean governance.
Akan tetapi, polarisasi implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti pelayanan tidak optimal dan bahkan reformasi birokrasi diasumsikan hanya sebagai reposisi struktural jabatan. Tawaran punishment dan reward juga tidak dilaksanakan. Yang ada, hanya memperbanyak deal jual beli jabatan.
Yessi menambahkan, hal tersebut diperparah oleh ketidaktegasan seorang Bupati Garut dalam membuat kebijakan. Salah satunya yang sangat parah adalah dengan tidak dilaksanakannya undang-undang secara tegas serta gamblang, padahal jelas dalam sumpah jabatannya Bupati dan Wabup harus menjalankan undang-undang secara konsekuen. (deni)