Bawahan Menkumham Ikut Bermain dalam Persoalan Golkar?

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Bendahara DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan kabar yang menyebutkan sudah keluarnya surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono hanya isapan jempol belaka.

“Ternyata hingga detik ini mereka tidak bisa menunjukannya ke publik. Kecuali konon, hanya berupa draff yang belum bernomor dan belum ditandatangani Menteri yang ditunjukan ke sana-sini,” kata Bambang dalam pesan singkat, Minggu (22/3/2015).

Dia mempertanyakan bagaimana draft SK Menkumham bisa bocor keluar. Dia mensinyalir bahwa bawahan Menkumham Yasonna H Laoly tidak beres dan ikut bermain. Termasuk terpentalnya Dirjen AHU Harkristuti Harkrisnomo, yang diduga karena menolak melakukan praktik begal demokrasi dan begal politik terhadap Partai Golkar dan PPP atas pesanan pihak-pihak tertentu.

“Kita tentu prihatin Kemenkumham yang seharusnya independen dan hanya sebagai lembaga yang bersifat administratif legalistik, kini dipaksa atau diseret-seret masuk dalam pusaran konflik partai politik dengan melakukan keberpihakan kepada salah satu kubu yang tengah bertikai,” jelasnya. Menurut anggota Komisi III DPR itu, kondisi tersebut berbahaya dan tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mendorong terjadinya konflik horizontal antar kader dua parpol itu diberbagai daerah.

“Jika kelak Hak Angket atau hak penyelidikan dewan yang akan digulirkan pada senin (23/3) mendatang itu lolos di DPR RI, maka praktik-praktik kotor yang mem-begal PPP dan Partai Golkar akan terkuak. Siapa sesungguhnya yang bermain. Apakah hanya staff, direktur dan Dirjen Kemenkumham? Atau justru sang Menteri yang ikut bermain,” pungkasnya.(nisa)