Anggota DPR dari Demokrat, Pamer Kekuasaan, Arogan…

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Akademisi dari President University, Muhammad, AS Hikam menyayangkan sikap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir yang mengusir Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Orias Petrus Moedak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI.

Disampaikan Hikam, bahwa dirinya pun pernah merasakan apa yang dialami oleh Dirut Inalum itu. Yakni ketika dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dan menurutnya, apa yang ditampilkan Muhammad Nasir dalam rapat tersebut, adalah bentuk dari upaya pamer kekuasaan belaka.

“Saat menjadi pejabat negara, sebagai Menegristek dan Kepala BPPT, saya ingat pernah mengalami perlakuan yang mirip dengan yang dialami oleh Dirut Inalum itu. Tampilan arogansi dan pamer kuasa (show of power) dari wakil rakyat,” kata Hikam dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (3/7/2020).

Tidak hanya saat menjadi menteri di Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Hikam juga sering melihat ulah yang serupa saat dirinya menjadi wakil rakyat periode 2004-2009.

“Saat menjadi wakil rakyat di Komisi I dan Ketua Baleg DPR, saya juga menyaksikan adanya beberapa kolega wakil rakyat yang mirip-mirip dengan anggota Komisi VII itu, memakai gaya yang arogan dan show of power saat RDP,” ujarnya.

Sampai saat ini, ia sendiri mengaku masih belum tahu betul mengapa tingkah semacam itu ada di para wakil rakyat itu.

“Saya tak tahu mengapa menjadi wakil rakyat mesti punya gaya demikian. Mungkin itu ciri khas pribadi, atau sebuah treatrikal kekuasaan. Atau sebuah gesture lainnya,” tandasnya.

Bagi Hikam, tegas di dalam rapat bersama dengan kolega dan partner kerja di pemerintah maupun di lembaga negara lainnya memang perlu untuk mencapai sebuah tujuan yang benar bagi kepentingan rakyat dan negara. Hanya saja ketegasan itu justru berujung pada pengusiran dengan tidak hormat, ia menilai seharusnya tidak perlu terjadi.

“Ketika menjadi wakil rakyat, saya juga berusaha tegas tetapi rasanya tak pernah dinilai sebagai arogan, apalagi show of power. Rasanya saya tak pernah sampai mengusir partner RDP di Komisi I. Mungkin saya sering mencecar para pejabat negara yang hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan kritikal, tetapi tak sampai harus marah dan apalagi menyuruh partner bicara untuk keluar,” kisahnya.

Menurut Hikam, sebaiknya para wakil rakyat harus memiliki etika yang baik dalam rapat bersama dengan partner kerja. Jangan sampai justru ketegasan yang ditampilkan malah kebablasan.

“Publik akan menilai para wakil rakyatnya dan pejabatnya. Terutama di era serba terbuka dan penuh gadget teknologi ini,” ucapnya.(sabar)