Airlangga; Utilisasi Pabrik Tekstil Nasional, Baru Mencapai 75 %
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tingkat utilisasi pabrik tekstil nasional saat ini baru mencapai sekitar 75%.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang bagi industri untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspansi.
Hal tersebut disampaikan Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/9/2026).
“Kedua, kita melihat bahwa utilisasi daripada pabrik tekstil itu masih sekitar 75%, sehingga masih ada ruang untuk melakukan ekspansi,” kata Airlangga.
Dia menjelaskan, pemerintah juga melihat perbedaan karakteristik antara industri tekstil, khususnya bahan baku dan industri pakaian jadi. Pada tahun lalu, Indonesia masih mencatatkan posisi net importer untuk bahan baku tekstil dengan nilai impor sekitar US$8,4 miliar, sedangkan ekspornya sekitar US$3,1 miliar.
Sebaliknya, industri pakaian jadi atau garmen mencatat kinerja perdagangan yang berbeda. Nilai ekspor pakaian jadi mencapai sekitar US$8,7 miliar, sementara impornya hanya sekitar US$690 juta.
“Jadi ada dua, dari segi industri hulu sampai tengah kita net importer, tetapi kalau dari segi garmen kita net eksportir,” katanya.
Dalam ratas, pemerintah juga membahas sejumlah hambatan industri TPT, salah satunya terkait kelancaran masuknya bahan baku. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta pemerintah meninjau kembali Persetujuan Teknis (Pertek) dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pasokan bahan baku.
Masuknya Pakaian Impor
Di sektor hilir, pemerintah menyoroti masuknya pakaian impor melalui jalur seperti impor kiloan dan balpres yang dinilai mengganggu produsen garmen domestik. Presiden meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penertiban terhadap jalur impor tersebut.
“Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Selain tekstil, pemerintah membahas kebutuhan bahan baku industri berbasis kulit, khususnya untuk mendukung industri persepatuan. Airlangga mengatakan kemudahan sertifikasi yang berkaitan dengan isu halal juga diperlukan untuk memperkuat industri tersebut.
“Nah, ini juga sangat diperlukan tidak hanya untuk industri tekstil tetapi juga untuk industri persepatuan,” tandas Airlangga. (sabar)