12 Paket Kebijakan Ekonomi Sebaiknya Dievaluasi Kembali

Oleh: Fauzi Aziz

 

KITA rupanya khawatir dengan kondisi ekonomi yang sedang malas tumbuh. Sebab kalau tidak ada pertumbuhan, menjadi pertanda kita takut dinilai gagal beraktifitas. Atau takut dinilai tidak berhasil menoreh prestasi, utamanya bagi yang sekarang menjadi pemangku amanah di negeri ini. Karenanya, pertumbuhan harus dikejar.

Padahal kita tahu kondisi lingkungan internal maupun eksternal lagi tidak bersahabat. Kita tahu siklus bisnis atau siklus ekonomi sering anomali. Dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu, kaidah fiskal memberikan panduan bahwa belanja pemerintah seharusnya dapat menjadi stimulus ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Namun pada kondisi sebaliknya, bila kondisi perekonomian sedang memanas (overheating), kebijakan fiskal harus mampu mendinginkan perekonomian melalui kontraksi APBN. Pertanyaan kita apakah kebijakan fiskal yang dikoreksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dilakukan dalam rangka menjalan kontraksi APBN?

Rasanya tidak. Yang dilakukan adalah langkah konsolidasi fiskal agar posturnya realistis dan lebih kredibel. APBN Indonesia selama dua tahun ini boleh dibilang sok gagah-gagahan, sok mencoba-coba memberikan keyakinan publik bahwa negeri ini bisa menggenjot penerimaaan agar bisa membelanjakan dalam jumlah besar.

Ternyata jauh panggang dari api. Apa yang dilakukan selama ini memang gegeden rumongso. Tidak lebih dari 10 hari, Sri Mulyani tancap gas dan gebrakannya memangkas APBN-P 2016 yang ketiga kalinya.

Pasar tahu dan pasar merespon positif tindakan tersebut dan tidak ada kegaduhan, terutama di Senayan. Logika ekonomi Senayan rupanya jalan dan normal. Karena biasanya jika pemerintah melakukan koreksi atas kebijakan fiscal, Senayan langsung cuap-cuap.

Dari hal yang dilakukan ini, kebijakan fiskal tetap berperan sebagai stimulus karena belanja modal tidak dipangkas. Jadi yang dilakukan bukan kontraksi, tetapi koreksi menyehatkan kebijakan fiskal. Maknanya adalah kebijakan tetap on the mision, tinggal bagaimana menggunakannya di masing- masing K/L.

Dari sisi APBN, misinya untuk menyumbang pertumbuhan melalui investasi pemerintah tidak mengalami kontraksi. Hanya saja dari sisi konsumsi boleh jadi sumbangan agak menurun karena pos belanja barang dan transfer ke daerah dipangkas. Titik balik pertumbuhan tentu tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal karena faktanya APBN hanya memberikan kontribusi sekitar 8-9% terhadap PDB.

Menteri lain juga diminta mikir dan bisa bertindak sebagai unit reaksi cepat mengatasi pelambatan ekonomi agar sektor-sektor ekonomi riil bisa menggeliat kembali. Fungsi-fungsi produksi dan distribusi yang sekarang ini eksis harus didayagunakan yang digerakkan oleh BUMN/BUMD/BUMS, baik modal asing maupun swasta nasional serta koperasi dan UMKM.

Catatannya memang harga komoditas sedang tidak bersahabat, ekonomi Tiongkok tidak sehebat awal kebangkitannya di tahun 1979/1980 dan AS hanya maju mundur untuk menaikkan suku bunga acuannya. Ini menjadi pertanda bahwa ketidakpastian sesuatu yang pasti sehingga untuk tumbuhpun, ekonomi mengambil sikap wait and see.

Kita memang perlu bersikap realistis. Pemerintah perlu hati-hati melakukan deregulasi atau relaksasi kebijakan ekonomi. Kehati-hatian ini diperlukan agar kita tidak sekedar nggege mongso. Sebab kalau sudah terlanjur buka-bukaan nutupnya susah. Sebab kalau kita suka buka-tutup, pemerintah dapat dituduh tidak konsisten.Tidak mempunyai platform dan sebagainya.

Ini akhirnya merugikan pemerintah sendiri. Tidak ada salahnya jika 12 paket kebijakan ekonomi yang sangat heroik dapat dievaluasi kembali seperti kebijakan fiskal yang dikoreksi. BI juga sudah terlalu sering melakukan koreksi atas kebijakan moneternya karena BI bertugas menjaga stabilitas moneter dan keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Giliran menteri- menteri teknis lainnya berdasarkan kesadaran masing-masing mengevaluasi kembali terhadap kebijakan/regulasi di sektornya masing-masing, siapa tahu masih banyak yang bersifat distortif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mari kita bedah bersama satu demi satu peraturan perundangan seluruh sektor ekonomi agar aturannya bisa bertransformasi ke dalam kebijakan bisnis para pelaku usaha, sehingga dampak kebijakan publik mendapatkan respon positif dalam kebijakan bisnis. Ciri paling gampang dikenali sebuah produk kebijakan ekonomi pemerintah direspon positif oleh pasar dan dunia usaha adalah jika  tidak terjadi gap antara yang diputuskan dan yang dilaksanakan di lapangan.

Ciri lain ongkos produksi dan biaya logistik turun akibat aliran barang dan jasa antar wilayah berjalan lancar. Barang-barang mengalir dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi sehingga pembangunan infrastruktur tidak kehabisan modal. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).