Usaha Pertanian Tidak Pernah Libatkan Rakyat

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar, menegaskan pengembangan PTPN di Indonesia tidak akan sulit bila dilakukan sesuai rencana. Sebagai contoh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mengelola perkebunan tebu yang tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Menurut Mindo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pekan lalu, masalah yang dihadapi itu harus diketahui dengan jelas apakah karena lahannya kurang, varitasnya tidak cocok, kualitas bibitnya tidak bagus atau faktor lain. Masalah perencanaan, sumber daya, sarana pendukung seperti mesin dan lain-lain juga harus diperhatikan.

“Kalau dari awal tidak terencana dengan baik sesuai kebutuhan dan kemampuan, target untuk memenuhi gula yang diminta kepada para pengelola, jelas sulit akan terpenuhi,” katanya.

Ditegaskan, masalah pemenuhan target gula dan hasil pertanian lainnya terutama padi untuk memenuhi kebutuhan nasional, tidak akan sulit dipenuhi sebab lahan dan sumbernya cukup mendukung di Indonesia. Rakyat pun harus dilibatkan.

Menurut Mindo selama ini rakyat tidak pernah dilibatkan dalam usaha pertanian apalagi perkebunan. Akibatnya, walau pun Indonesia sebagai negara agraris, tapi sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras harus impor.

“Ini hanya jalan pintas yang tidak akan menyelesaikan masalah, rakyat harus tetap dilibatkan,” pintanya.

Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Dirut PTPN I – XIV, baru-baru ini, para direktur umumnya masih meminta agar bisa meningkatkan produktivitas. Mereka mengaku tidak akan mampu memenuhi target swasembada gula pada 2014 sebesar 3,1 juta ton. Ini terjadi karena produksi gula PT Perkebunan Nusantara sudah mulai menurun.

Seperti PTPN II misalnya, Direktur Utama PTPN II Bhatara Moeda Nasution mengaku, produksi gula menurun karena faktor iklim. “Benih-benih tebu di Sumatera Utara hanya ada untuk iklim tropis. Sementara untuk Sumatera Utara itu curah hujannya sangat tinggi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (8/10), pekan lalu.

Bukan hanya itu, PTPN II juga terkena masalah lahan. Bhatara mengatakan, 11.000 hektar lahan PTPN II masih bermasalah. Sehingga menjadi perusahaan nomor satu yang paling bermasalah dalam hal pertanahan di Sumatera Utara. Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan alternatif bisnis lain dan minta tidak diikutsertakan dalam penyuksesan program swasembada gula. “Kami minta berhenti saja sebab tidak mungkin tercapai,” ujarnya.

Begitu pula produksi gula PTPN VII hingga kini produksinya baru mencapai 56.000 ton dari target sebesar 71.000 ton. Direktur Utama PTPN VII Boyke Budiono menjelaskan, lahan PTPN VII saat ini terus berkurang. “Lahan kami tadinya 14.000 hektar sekarang tinggal 9.000 hektar,” ungkapnya.

PTPN VII tidak tinggal diam dengan penurunan produksi itu. Dua pabrik milik PTPN II yang berada di Sumatera Selatan dan Lampung tetap diupayakan secara optimal. Dua pabrik ini kalau ditotal luas areanya bisa mencapai 19 hektare. “Nah, inilah yang kita gunakan untuk menggenjot kekurangan,” katanya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengaku tidak mampu memenuhi produksi untuk mencapai target swasembada gula pada 2014 sebesar 3,1 juta ton yaitu PT Perkebunan PTPN II, PTPN VII dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Mereka mengaku, target produksi yang ditetapkan pemerintah sulit tercapai karena banyak masalah mulai dari masalah lahan sampai cuaca. (aru)