Teroris

Oleh: Edi Siswoyo

TERORISME masih ada, terjadi dan terjadi lagi di Indonesia. Menjelang kedatangan Menlu Amerika Serikat Helary Clinton, pekan lalu, teroris menggoncang Solo, Jawa Tengah. Aparat kepolisian berhasil menangkap satu orang dan menembak mati dua orang terduga teroris.

Tidak berhenti sampai di situ saja. Aparat keamanan menggerebeg dan menangkap terduga teroris di Depok, Jawa Barat dan menemukan bahan kimia yang diduga untuk membuat bom kawasan Tambora, Jakarta Barat. Bagaimana reaksi publik terhadap ancaman teroris?

Sepertinya publik bereaksi biasa-biasa saja. Begitu juga jajaran pemerintah pusat dan daerah. Bahkan partai politik, elite dan tokoh masyarakat pun menanggapinya secara dingin. Bahkan terkesan ada sikap skeptis terhadap penangkapan teroris yang dilakukan aparat kepolisian.

Apakah sikap itu karena teror sudah begitu sering terjadi di masyarakat Indonesia ? Entahlah, saya tidak tahu persis. Tapi, saya sering mendengar ungkapan sinis yang berkembang di masyarakat “…ah biasa itu sebuah permainan untuk menarik–mengalihkan– perhatian publik saja!”

Permainan ? Jangan marah dulu, sabar ! Penjelasan yang benar-benar jelas dan akurat dari pihak yang bertanggungjawab soal keamanan menjadi kebutuhan masyarakat. Penjelasan yang simpang siur hanya akan menimbulkan bias dan menumbuhkan persepsi negatif suatu informasi.

Ada baiknya jika terduga–pelaku utama–teroris bisa ditangkap hidup-hidup dan dihadapkan ke pengadilan, bukan ditembak mati seperti yang banyak terjadi selama ini. Meski demikian, apresiasi layak kita berikan kepada Badan Nasional Penanggulangah Terorisme, Detasemen Khusus 88 dan Satgas Antiteror yang telah bekerja keras.

Tampaknya teror masih belum selesai. Sikap apatis tidak menguntungkan dalam upaya pemberantasan terorisme. Upaya itu membutuhkan sikap responsif dan peran serta masyarakat. Sebab, peberantasan terorisme tidak mungkin hanya diserahkan kepada aparat kopolisian ddan pendekatan hukum dan keamanan saja.

Mengakhiri ancaman terorisme membutuhkan kebijakan terpadu dengan pendekatan penegakkan hukum, keamanan, kultural, ekonomi, teknologi komunikasi dan dukungan nyata dari presiden dalam pelksanaan tugas konstitusionalnya. ***