Sepeda Motor Dilarang ke Jalan Thamrin? Itu Bukan Solusi

Selamat Nurdin, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta hari Selasa (11/11) juga menanggapi rencana uji coba pembatasan sepeda motor sebagai persiapan pemberlakuan sistem jalan berbayar (ERP), harus dikaji mendalam. Harus ada kemudahan bagi warga untuk mengakses angkutan umum sebagai sarana transportasi pengganti sepeda motor.

Selama ini sepeda motor menjadi pilihan transportasi warga Jakarta dan sekitarnya, karena cepat dan praktis, khususnya saat menembus kemacetan lalu lintas. Kalau kedua jalan itu dilarang, justru memindahkan kemacetan ke jalan lain, karena para pesepeda motor akan mencari celah jalan-jalan alternatif di sekitarnya untuk mencapai tujuannya.

Memang selama ini sepeda motor mendominasi sarana transportasi di Jabodetabek. Namun, untuk menguranginya perlu kebijakan pemerintah tersendiri. Menurut data tahun 2013, dari total kendaraan sebanyak 16,4 juta unit di wilayah hukum Polda Metro Jaya (DKI Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang), 74,35 persen atau sebanyak 11,93 juta unit adalah sepeda motor.

Mereka merajai jalanan. Soalnya, sepeda motor juga biasa dipakai jadi angkutan keluarga (ayah, ibu dan anak), dan ditolerir bukan sebagai pelanggaran. (anthon)