SBY; TNI dan Polri Aktif Harus Mundur Jika Masuk dalam Pemerintahan…

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman, menegaskan pentingnya netralitas TNI dan Polri dalam pemerintahan.

Ia merespons pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengingatkan bahwa prajurit TNI aktif harus mundur jika ingin bergabung dalam pemerintahan.

“SBY mengingatkan TNI aktif harus mundur jika masuk pemerintahan,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (24/2/2025).

Dikatakan, pernyataan SBY sejalan dengan tuntutan gerakan reformasi yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan jika Indonesia ingin menjadi negara demokrasi modern.

“Aturan yang sama mestinya berlaku juga untuk Polri aktif, harus mundur jika ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian termasuk pemerintahan,” ucapnya.

Benny menyoroti fenomena di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, di mana banyak jenderal polisi aktif ditempatkan di berbagai institusi pemerintahan.

“Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi banyak Jendral Polisi aktif ditempatkan di institusi pemerintahan,” tukasnya.

Benny bilang, keharusan anggota TNI dan Polri untuk mundur sebelum masuk pemerintahan adalah bagian dari amanat utama reformasi.

Baginya, hal ini menjadi syarat mutlak agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan sesuai prinsip pemerintahan sipil.

“Keharusan TNI dan Polri aktif untuk mundur jika masuk pemerintahan adalah perintah utama reformasi,” kuncinya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan pentingnya netralitas prajurit TNI aktif dalam politik.

Menurutnya, anggota militer yang masih bertugas tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus mengundurkan diri jika ingin masuk ke dunia pemerintahan atau politik.

“Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” ujar SBY saat bertemu Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (23/2/2025).

Pernyataan SBY ini muncul di tengah tren perwira TNI aktif yang mendapatkan posisi di lembaga pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa di antaranya adalah Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Bulog dan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya yang dipercaya sebagai Sekretaris Kabinet.

SBY menegaskan bahwa menjaga profesionalisme dan netralitas TNI dalam politik adalah salah satu fondasi utama reformasi.

Baginya, hal ini bukan hanya soal aturan hukum, tetapi juga etika militer dalam sistem demokrasi di Indonesia.(sabar)