Puncak Demo Indonesia Gelap, Kamis 20 Februari 2025, Lima Tuntutan Utama, Antara Lain; Adili Jokowi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap telah digelar tiga hari berturut-turut. Mulai 17 hingga 19 Februari 2025. Aksi itu dilakukan tidak hanya di Jakarta. Namun juga di berbagai daerah di Indonesia.
Mereka menuntut sejumlah program dievaluasi dan dibatlkan. Selain itu mendorong beberapa kebijakan yang dianggap pro rakyat.
Di Jakarta, demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan berlanjut, Kamis 20 Februari 2025. Bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana, Jakarta.
Memanfaatkan momen itu, para mahasiswa akan melakukan demonstrasi di Istana. Mereka bahkan menyebutnya sebagai puncak aksi Indonesia Gelap.
Koordinator BEM SI, Herianto membenarkan hal itu. Ia mengatakan pihaknya memang sengaja mengambil momen tersebut.
“Benar kita memang mau mengambil momen itu,” kaya Herianto kepada jurnalis, Rabu (19/2/2025).
Ia mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Itu, kata dia untuk menegaskan kepada kepala daerah terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
“Mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ada sejumlah poin utama yang di suarakan BEM SI, di antara lain sebagai berikut:
- Mengadili Presiden Joko Widodo: Mahasiswa menuntut lembaga hukum untuk memproses hukum mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai kebijakan yang di anggap merugikan rakyat selama masa jabatannya.
- Evaluasi Kabinet Merah Putih: Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dengan harapan perombakan kabinet dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
- Pencabutan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan: Mahasiswa menolak kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan yang dinilai mengancam kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Karena di anggap tidak tepat sasaran dan membebani anggaran pendidikan.
- Penghentian Kebijakan Publik Tanpa Basis Riset Ilmiah: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan publik yang tidak di dasarkan pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(sabar)