Pengamat : Kutukan Sumber Daya Alam
MANADO, (tubasmedia.com) – Pengamat Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra memaparkan, dalam konteks pertambangan, sesungguhnya pemerintah memiliki bargaining position yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang.
Agus menjelaskan, sifat bahan tambang umumnya bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai Negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang. “Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang,” tegas Agus.
Agus menilai, bahan tambang adalah sumber daya yang tidak terbaharukan, sehingga pemberian penundaan bagi perusahaan untuk membangun pabrik pengolahan sangatlah berbahaya. Itu seakan memberi kesempatan kepada mereka untuk menghabiskan secepatnya deposit tambang.
Setelah deposit tambang menipis, maka larangan ekspor bahan tambang mentah tidak berguna sama sekali bagi Indonesia. Karena investor tambang akan angkat kaki dan meninggalkan kemelaratan dan masalah lingkungan di masa mendatang.”Kondisi ini yang disebutkan dengan ‘Kutukan Sumber Daya Alam’ sebagaimana dialami kebanyakan Negara di Afrika,” ucap Agus.
Mengenai tarik ulur lokasi pabrik smelter Freeport, apakah di Papua atau Jawa Timur haruslah dilihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Pasalnya, keadilan nilai tambah tidak sekedar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri, namun juga antar daerah di Indonesia. Selama ini, Agus melihat, industri pengolahan terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga nilai tambah dinikmati di sana.
Di sisi lain, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari menjual bahan mentah. Dengan pembangunan smelter di Jawa Timur akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Selain itu, pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah mengenai limbahnya mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang padat penduduknya. Oleh sebab itu, Agus mendukung pendapat DPR agar smelter Freeport dibangun di Papua.”Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia,” tutup Agus. (angga)