Penegakan Hukum Dilakukan Hanya dengan Cara Pandang “Kacamata Kuda”

Loading

Oleh: Marto Tobing

ilustrasi

ilustrasi

SANGAT tepat pengibaratan atas ilustrasi yang sering dikumandangkan di kalangan kaum awam agar penegakan hukum lakukan saja dengan cara pandang “Kacamata Kuda”. Pandangan hanya lurus ke depan tanpa harus menoleh kiri-kanan dan atas-bawah, maka hubungan hukum causalitas akan membentur melahirkan kebenaran terpisah dengan kesalahan bak minyak dengan air.

Ilustrasi kacamata kuda ini rasanya bisa saja dibudayakan sehingga tidak ada lagi upaya tebang pilih terkait supremasi penegakan hukum. Adalah salah satu terobosan yang dilakukan Pengacara Syamsudin SH atas nama kliennya PT. Mitra Gemilang Batam Sentosa (PT. MGBS) yang menjadi korban dengan tegar menggiring teman seprofesinya itu masuk sel penjara, alam dunia peradaban homo homini lupus (manusia menjadi serigala atas manusia).

Berprofesi sebagai Pengacara, DR. B. Hartono, SH, SE, Ak, MH justru dijebloskan rekan seprofesinya itu masuk sel penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Jakarta Pusat (Jakpus). Kebebasan ruang gerak pria berusia 61 tahun asal Sukabumi ini terhitung sejak 29 Januari 2014 hingga 17 Februari 2014 oleh penyidik Polres Jakpus “dihentikan”. Bahkan kemungkinan bisa saja dinilai, jika masa tahanan sampai berakhir sebelum perkaranya dilimpahkan ke persidangan, tersangka pengacara senior ini dalam statusnya sebagai tahanan luar akan lebih leluasa bersikap, sehingga kemungkinan akan mempersulit jalannya pemeriksaan penyidikan hingga ke proses persidangan di meja hijau pengadilan.

Maka tidak heran begitu berkas perkaranya dilimpahkan penyidik Polres Jakpus ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakpus masa perpanjangan tahanan bagi DR. B.Hartono, SH, Ak, MH langsung ditetapkan terhitung sejak 18 Februari 2014 hingga 29 Februari 2014. Kemudian tidak ingin mengambil risiko lanjutan, lagi-lagi upaya kemungkinan mempersulit proses kelancaran jalannya persidangan, pihak Kejari Jakpus langsung menetapkan lagi-lagi perpanjangan masa tahanan hingga berakhir 29 Maret 2014 yakni dua hari tepatnya pada Kamis lusa (27/3) jelang berakhirnya masa tahanan yang jatuh tempo pada 29 Maret 2014, DR. B.Hartono, SH, SE, Ak, MH saat dihadapkan ke ruangan sidang perdananya di PN Jakpus.

Saat itu kehadirannya bukan sebagai pendamping klien yang sedang berperkara melainkan sebagai terdakwa. “Dia kita hadapkan ke ruang sidang sebagai terdakwa kasus penggelapan uang Rp 400 juta,” jelas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustofa SH mengurai surat dakwaan atas nama terdakwa DR.B. Hartono SH, SE, Ak,MH dimaksud.

Sebelum dipidanakan, pihak PT. MGBS berkedudukan di Jln. Talang Betutu No.16 Jakpus melalui kuasa hukumnya pada 19 Juni 2013 silam secara resmi telah memberi SOMASI (peringatan) sebagai isyarat langkah hukum terhadap DR.B. Hartono, SH, SE, Ak, MH. SOMASI itu memperingatkan, data keuangan yang diberikan PT. MGBS bukti pembayaran telah diterima tersangka atas penagihan piutang PT. MGBS ke PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 400 juta.

Prosesnya melalui rekening di PT. Bank Mandiri Tbk A/C 117-000028333-3 a/n Kantor Hukum “HARTONO & Rekan”. Namun sejak 16 Agustus hingga 13 Agustus 2012 pencairan tagihan piutang itu oleh DR. B. Hartono, SH, SE, Ak, MH tidak diberitahukan kepada yang berhak dalam hal ini PT. MGBS.

Pemenuhan atas SOMASI ini dimaksudkan untuk menghindari tuntutan hukum pidana dan atau perdata sesuai jerat Pasal 378 jo. Pasal 372 KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun pada kenyataan kompromistis SOMASI itu oleh DR. B. Hartono, SH,SE, Sk, MH ditolak mentah-mentah adalah musabab timbulnya pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul si pelaku. Dan ini bukan maunya korban, hukum causalitas (sebab dan akibat) adalah sumber penyebab. ***

CATEGORIES