Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan, Apa Alasanya ?

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) minta agar rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya segera dibatalkan. Apa alasanya ?

Permintaan itu disampaikan WALHI ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, jika pembangunan itu tetap dipaksakan maka segala perizinan terkait pembangunan tersebut cacat hukum karena sampai saat ini proses perizinannya masih bermasalah. “Jika dipaksakan pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum,” kata Manajer Kampanye WALHI, Ode Rakhman di Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Menurut Ode Amdal merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Sedangkan saat ini Amdal itu masih bermasalah sehingga pembangunan Pelabuhan Cilamaya tak bisa dilanjutkan. “Jangankan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang,” kata Ode.

Seperti diketahui rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya terbentur persoalan Amdal. Bahkan menurut Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo, izin Amdal untuk pembangunan Pelabuhan Cilamaya sulit diterbitkan, mengingat banyak permasalah terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Ode, bermasalahnya Amdal, merupakan bukti bahwa rencana pembangunan itu sebenarnya tidak becus sejak awal. Salah satunya pemerintah tak melibatkan partisipasi warga atau nelayan. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup sinifikan, karena bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.

Salah satu dampak terburuk yang cukup mencemaskan, adalah potensi munculnya gejolak sosial, termasuk diantaranya konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan. Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Ode mengingatkan, agar pemerintah tidak main-main dengan potensi konflik tersebut. Apalagi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, sudah pasti akan berusaha mempengaruhi warga agar menyetujui rencana tersebut.

“Makanya, pemerintah seharusnya tegas. Sebab jika dipaksakan, masyarakat yang akan menjadi korban. Apakah pemerintah mau menjadikan rakyat sebagai korban?,” Ode mempertanyakan. (marto tobing)