Oh, Jakarta

Oleh: Enderson Tambunan

Enderson Tambunan

JAKARTA baru saja didera penderitaan. Banjir yang melumpuhkan Ibukota, pekan lalu, terutama Kamis (17/1/2013), menguras air mata, tenaga, dana, dan pikiran masyarakat serta pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung ke lapangan, memantau penanggulangan banjir itu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga sibuk. Berulangkali dia turun ke lapangan, terjun ke lokasi banjir, menerobos arus yang cukup deras. Bahkan, seperti diberitakan media massa, Jokowi, sapaan akrab orang nomor satu di Jakarta itu, turut mengangat karung berisi batu untuk menimbun tanggul Banjir Kanal Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, yang jebol diterjang banjir. Pendek kata, banjir pekan lalu, menyebabkan penderitaan bagi begitu banyak orang.

Derita terpapar banjir di Jakarta, terjadi setiap tahun dan dalam hitungan lima tahun selalu muncul banjir besar, yang nyaris menutupi permukaan Jakarta. Seperti yang terjadi pada tahun 2007. Banyak yang berpendapat, termasuk Gubernur Jokowi, banjir pekan lalu lebih parah dibanding 2007. Sebagai bukti dia menunjuk ketinggian air di Pintu Air Manggarai pada 2007 mencapai 1.020 sentimeter, sedangkan pekan lalu (2013), di atas 1.030 sentimeter.

Memang amat mencekam suasana Jakarta akibat banjir Rabu dan Kamis (16-17/1). Deru arus air di telinga terasa seperti menyayat, menimbulkan kekhawatiran. Apalagi, menyaksikan banyak rumah yang hampir tertutup genangan, saking tingginya banjir. Di berbagai jalan utama terlihat pemandangan memprihatinkan, banyak mobil dan sepeda motor, terjebak di tengah banjir. Jakarta benar-benar lumpuh.

Tak dapat lagi dibayangkan betapa besar kerugian yang diderita penduduk akibat banjir itu. Belum lagi dampak terhentinya aktivitas masyarakat, perdagangan, bisnis, dan pemerintahan. Berdasarkan skala banjir tersebut dan cuaca yang diperkirakan masih menurunkan hujan dengan intensitas tinggi, Pemerintah Provinsi DKI pun menetapkan tanggap darurat sampai 27 Januari 2013. Dalam masa tanggap darurat itu, pemerintah, terutama Pemprov DKI, menyiapkan tenaga, dana, dan logistik sebagai bagian dari penanggulangan banjir.

Masalah Lama

Masalah banjir di Jakarta adalah soal lama, yang terjadi sejak zaman kerajaan dulu. Membolak-balik dokumentasi, tampak jelas bahwa Pemerintah Hindia Belanda pun kerepotan dibuat banjir. Padahal, pada masa itu, Batavia, nama Jakarta tempo doeloe, baru dihuni ratusan ribu orang. Pemerintah pun membangun waduk-waduk sebagai upaya menanggulangi banjir.

Presiden pertama RI, Soekarno, juga melihat banjir sebagai salah satu masalah di Jakarta yang sulit ditanggulangi. Dengan salah satu alasan ini, Soekarno pernah melontarkan keinginan untuk memindahkan Ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tentu masalah banjir ini hanya sebagai salah satu faktor penyebab dan masih banyak faktor lainnya. Pada “musim banjir” awal 2013 ini, keinginan memindahkan Ibukota kembali disuarakan.

Dampak banjir, baik bencana tahunan maupun siklus lima tahunan, dirasakan makin parah. Luas genangan dan daya rusaknya bertambah seiring dengan berkurangnya lahan terbuka dan meningkatnya jumlah penduduk. Mobilitas penduduk terus meningkat sejalan dengan makin baiknya tingkat pertumbuhan perekonomian serta makin lengkapnya prasarana dan sarana di Ibukota.

Jakarta dengan berbagai fungsi, seperti pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat keuangan, pusat diplomatik, dan pusat aktivitas, menjadi magnet, penarik penduduk dari daerah-darah. Urbanisasi ke Jakarta tak dapat dihentikan. Sekalipun dililit berbagai masalah, terutama kemacetan lalu lintas dan banjir, Jakarta masih menarik sebagai tempat mencari nafkah dan tempat hunian.

Dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta pada siang hari dan 9 juta pada malam hari, jelas Jakarta perlu menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh banyak orang. Dan fasilitas itu akan terus bertambah “seirama” dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk.

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir, termasuk membangun Banjir Kanal Timur, belum lama ini. Tapi, Jakarta belum juga bebas banjir. Sudah digagas pula rencana membangun waduk di daerah hulu, yakni kawasan Puncak, untuk menanggulangi banjir kiriman. Juga direncanakan membangun tanggul raksasa di pantai utara Jakarta untuk menahan air pasang. Sedang di bagian tengah direncanakan pembenahan drainase, pembangunan saluran besar multifungsi, dan normalisasi Sungai Ciliwung.

Kita berharap upaya membebaskan Jakarta dari kepungan banjir terus ditingkatkan. Masyarakat berharap Jokowi terus bersemangat mengajak Pemerintah Pusat menempuh berbagai cara untuk mengatasi banjir. Jangan pernah lelah menjadikan Jakarta sebagai kota nyaman, sekalipun dari sudut geografis rentan terkena banjir.

Pada sisi lain, beban Jakarta perlu dikurangi atau tidak bertambah. Untuk itu “lagu lama” membangun “Jakarta-Jakarta lain” di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, harus terus dikumandangkan. Bila perlu sebagian aktivitas Jakarta dipindahkan ke daerah. Dengan begitu, kota-kota tersebut juga punya magnet, yang dapat menarik penduduk daerah lain.

Kalau di daerah-daerah sudah tersedia kota yang dapat menyediakan fasilitas serta menawarkan harapan dan mimpi seperti yang dipunyai Jakarta, maka urbanisasi akan berkurang ke Ibukota. Dengan kata lain, kita perlu memiliki banyak kota seperti Jakarta. Ini yang perlu dilakukan agar upaya penanggulangan banjir di Jakarta dapat mencapai sasaran. Dengan pola perencanaan demikian, kelak kita akan punya banyak kota, seperti, Jakarta. ***