KNPB Tolak Kehadiran Gibran di Papua
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus masalah pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Ketua I KNPB Pusat Warpo Sampari Wetipo menyebut mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran tersebut hanya sekadar pencitraan saja. Ia menilai penugasan menyelesaikan masalah di Papua seperti lagu lama yang diputar berulang kali oleh Pemerintah Indonesia.
“Mandat semacam ini membuat rakyat dan pejuang Papua sangat muak dan dianggap sebagai lagu lama yang terus menerus di putar ulang, seakan-akan pemerintah sedang serius, padahal omong-kosong belaka,” kata Warpo.
Selain menolak mandat penugasan Gibran ke Papua, KNPB juga mengutuk sejumlah menteri kabinet Prabowo karena menjalankan program yang tidak berpihak langsung kepada rakyat Papua.
“Kami menilai bahwa sejumlah pembangunan proyek dan juga program di bidang kesehatan, pendidikan, serta perekrutan eksekutif dari enam provinsi di Papua adalah manusia-manusia yang tidak produktif,” kata Warpo. “Ini sengaja pemerintah rekrut untuk dijadikan boneka supaya orang Papua hidup dan mati dalam permainan orang Jakarta.”
Warpo mengatakan, daripada mengutus Gibran mengurusi Papua, KNPB mendesak agar pemerintah Indonesia membuka dialog yang melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau pihak internasional yang dianggap netral dan diterima kedua kubu.
Penolakan terhadap Gibran juga disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mempertanyakan kualifikasi Gibran menangani masalah Papua.
Menurut Sebby, daripada menugaskan Gibran, ia meminta Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Ia mengatakan penunjukkan Gibran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia di mata dunia internasional.
“Kami menilai penunjukkan Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang diakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyelesaian masalah konflik di Papua,” ujarnya. (sabar)