KMP Lawan Kesewenang-wenangan Menkumham Yasonna

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan melawan ‘begal demokrasi’ yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kesewenang-wenangan Menkumham Yasonna Laoly harus dilawan,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015). KMP kata Bambang, mengingatkan kepada Yasonna bahwa Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan. Sehingga menurut dia, sebagai pejabat negara mestinya Yasonna bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan menabrak undang-undang.

“Apa yang dilakukan Menkumham terhadap Partai Golkar dan PPP jelas-jelas tindakan melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik,” ujarnya. Bendahara DPP Partai Golkar hasil Munas Bali itu mengatakan, pihaknya meyakini bahwa keputusan Yasonna yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo. “Menurut informasi yang kami terima tidak mengetahui tindakan Laoly yang memihak terhadap salah satu kubu,” pungkasnya.(nisa)