Kabinet Kerja Jokowi-JK Apakah Biasa-biasa Saja

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dapat disimpulkan bahwa ekspekstasi tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK rasanya belum dapat diakomodasikan dengan baik oleh susunan kabinet. Namun bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Yang jelas perekonomian Indonesia benar-benar tengah menanti sentimental positif dari agenda politik.

Hal itu diucapkan A Tony Prasetiantono PhD, Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk pada orasi ilmiahnya saat menghadiri wisuda VII Indonesia Banking School (IBS) di Jakarta, Sabtu.

“Dalam 100 hari sejak pelantikan 27 Oktober 2014, pasar dan masyarakat akan memantau dan memberi penilaian apakah Kabinet Kerja Jokowi-JK benar-benar diisi oleh para “petarung” dan pekerja keras sebagaimana Presidennya? Ataukah cuma biasa-biasa aja?” katanya.

Jika karakter pekerja keras terus dapat didemonstrasikan, maka ada harapan rupiah dan IHSG akan mendaki ke level psikologis baru, misalnya Rp 11.700/dolar AS yang kemudian diikuti dengan mengalir masuknya modal asing.

“Namun jika tidak, maka rupiah akan terus berkutat di level Rp 12.000/dolar AS dan IHSG di seputar 5.000-an saja. Karena itu, presiden yang baru, kelak tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Perekonomian Indonesia tahun 2014, apa boleh buat memang bakal sedikit melambat dan tersendat, namun akan kembali melaju di atas 6 persen pada 2015,” kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

“Menurut kami,” lanjutnya, “persoalan terbesar bangsa kita untuk menghadapi tantangan perekonomian global ke depan terletak pada upaya membangun daya saing. Daya saing bila didorong naik melalui perbaikan modal fisik, misalnya infrastruktur. Mau pun perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang unggul, serta iklim usaha yang sehat melalui perbaikan birokrasi dan pemberantasan korupsi.”

Penyediaan infrastruktur adalah merupakan kata kunci yang akan menentukan apakah sebuah negara bakal memiliki daya saing atau tidak. Di kalangan negara-negara emerging markets, Indonesia termasuk yang paling ketinggalan. Dewasa ini belanja pemerintah untuk infrastruktur hanya Rp 200 triliun ata hanya sekitar 2-3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). PDB Indonesia saat ini bergerak antara Rp 9.000 (akhir 2013) hingga Rp 10.000 triliun (akhir 2014). (sabar)