JE Sahetapy: DPR Khianati Negara

Laporan: Redaksi

JE Sahetapy

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – KPK sengaja menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berdiskusi soal kondisi KPK yang tengah mendapat serangan pelemahan oleh beberapa pihak.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, lembaganya sengaja mengundang Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, pakar hukum pidana JE Sahetapy, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, budayawan Taufiq Ismail, tokoh Nahdatul Ulama (NU) Solahuddin Wahid, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Natan Setiabudi dan tokoh pers Bambang Harimurti.

“Kami ingin dapat masukan yang komprehensif, ide yang komprehensif dan kontribusi konkret, sehingga apa yang dialami KPK saat ini menjadi suatu pertimbangan yang akan diambil KPK dalam menyikapi dinamika akhir-akhir ini,” kata Abraham, usai berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kantor KPK.

Abraham mengatakan, KPK mempunyai agenda besar dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK membutuhkan ide dan nasihat dari tokoh-tokoh untuk mengatasi permasalah korupsi di Indonesia.

Sementara itu, Komaruddin mengingatkan bahwa KPK dibentuk karena korupsi yang semakin merajalela. Makanya menurutnya, pantas jika KPK diberikan kewenangan luar biasa. Akan tetapi yang terjadi sekarang, KPK malah digerogoti kanan-kiri oleh mereka yang terancam karena keberadaan KPK.

“Yang kami dukung adalah harapan masyarakat yang ingin punya lembaga yang bersih. Jadi KPK adalah simbol untuk membangun pemerintahan yang bersih. Jadi, kalau ada pihak yang merongrong KPK, maka kami ajak masyarakat untuk mendukung secara moril eksistensi KPK,” kata Komaruddin.

Sementara, menurut JE Sahetapy, rencana DPR mengebiri kewenangan KPK adalah suatu perbuatan yang dipandang sebagai mengkhianati negara dan (sebagai) kaki tangan koruptor. Sedangkan Solahuddin Wahid mengatakan, hanya di Indonesia-lah terjadi upaya pengurangan kewenangan lembaga antikorupsi.

Menurut Gus Solah, panggilan Solahuddin, bahkan di Malaysia, lembaga anti korupsinya justru diperkuat. “Kita tolak kalau ada pengurangan wewenang,” kata Gus Solah.

Lebih jauh, Hikmahanto Juwana berpendapat, para elite di DPR diharapkan (semestinya) amanah terhadap kemauan rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi di Indonesia terus berjalan. (tim)