Jampersal Tasikmalaya Menyimpang SOP

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

TASIKMALAYA, (Tubas) – Miliaran dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk membantu program jaminan persalinan gratis (Jampersal) untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya menyimpang dari ketetuan SOP (Standard Operating Procedure) sehingga merugikan warga miskin.

Bupati Tasikmalaya. H. U. Ruzhanul Ulum diharapkan warga masyarakat miskin segera memantau pelaksanaan Jampersal dan menindak oknum Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Tasikmalaya yang mencari keuntungan sendiri.

Sedikitnya Rp 6 miliar dana dialokasikan untuk program persalinan gratis, melalui program Jampersal gratis untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penggunaan dana tersebut tidak transparan. Pasalnya ada indkiasi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam pelaksanaannya. Banyak ibu rumah tangga miskin yang akan melahirkan di Puskemas di wilayah Tasikmalaya dipersulit dan harus membayar.

Kadis Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Tasikmalaya, H. Tanto belum bisa ditemui tubasmedia.com. Sedang Sekretaris Dinas Kesehatan Agus Bachtiar membenarkan program Jampersal di Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan sejak Maret lalu dan sudah disosialisasikan.

“Masyarakat yang akan melahirkan cukup datang ke Puskesmas atau Polindes, Puskesdes atau bidan dengan membawa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan keterangan yang menyatakan sebagai warga setempat” jelas Agus. (hakri miko)