Industri Serat Optik Pertama di ASEAN Beroperasi di Karawang
BUBUHKAN PARAF – Dirjen ILMATE membubuhkan paraf atas nama Menteri Perindustrian pada prasasti peresmian pabrik PT Yangtze Optical Fibre Indonesia dengan total nilai investasi pada tahap I pembangunan sebesar USD 30 juta di kawasan industri Surya Cipta Karawang Timur, 8 September 2016.-tubasmedia.com/ist
KARAWANG, (tubasmedia.com) – Permintaan serat optik (optical fibre) semakin meningkat seiring kebutuhan industri digital global yang terus mengikuti perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, industri serat optik berperan penting dalam memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sektor pendukungnya.
“Optical fibre ini untuk modernisasi jaringan operator telekomunikasi yang sebelumnya menggunakan kabel tembaga dan pengembangan jaringan ke perumahan baru,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan pada peresmian PT Yangtze Optical Fiber Indonesia (YOFI) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/9).
Putu memberikan gambaran, untuk koneksi pita lebar (broad-hand) rumah tangga, saat ini terdapat 70 juta rumah tangga yang membutuhkan sambungan internet jenis fiber to the home (FTTH). “Permintaan serat optik juga menjadi besar dengan adanya proyek Palapa Ring yang butuh hingga 36.000 km meter,” tuturnya.
Dengan beroperasinya PT YOFI, naiknya kebutuhan kabel serat optik diharapkan dapat dipasok oleh industri dalam negeri karena selama ini masih dibanjiri produk impor. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian akan menerapkan aturan SNI wajib untuk seluruh produk serat optik di Indonesia.
PT YOFI merupakan perusahaan patungan antara Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) asal Tiongkok dengan PT Monas Permata Persada. “PT YOFI sebagai pabrik optical fibre pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan pertama di Asia Tenggara yang mampu memenuhi 50 persen kebutuhan nasional dan regional Asia Tenggara,” jelas Putu.
Ditambahkannya, kehadiran YOFI membuat tingkat komponen dalam negeri industri kabel serat optik akan melonjak drastis. Terlebih lagi adanya program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). “Program tersebut menyatakan instansi pemerintah dan BUMN wajib menggunakan produk dengan TKDN lebih dari 40 persen,” tegas Putu.(sabar)