Harus Berbasis Entrepreneur

Oleh: Fauzi Aziz

BIROKRASI Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus berbasis entrepreneur. Birokrasi entrepreneur berarti sistem manajemennya transparan, efisien, SDM-nya profesional dan cara kerjanya selalu bersifat antisipatif bukan reaktif. Sangat cerdas menangkap setiap peluang yang ada untuk misalnya melakukan kerjasama G to G dengan pemkab/pemkot yang di lain wilayah untuk memfasilitasi kerjasama bisnis antara masyarakat, di bidang pengembangan pangan.

Pemkot/pemkab ke depan cara berfikir dan bertindaknya (mind setnya) harus mulai digeser ke arah seperti tadi. Mampu melakukan analisis keadaan secara tajam dilihat dari aspek geostrategik, geoekonomi dan geopolitik untuk memajukan daerahnya di masa depan untuk menangkap peluang bisnis GDP dari peluang bisnis APBD yang ujung-ujung koruptif.

Rezim-rezim palak, membangun sistem patronase dengan pola KKN harus ditinggalkan. Core business pemkot/pemkab adalah pelayanan/jasa. Pelayanan yang clear and clear, just in time dan real time.

Segala bentuk pelayanan harus terbebas dari segala bentuk uang pelicin, sogok dan suap. Pelayanan yang seperti itu, pada dasarnya adalah semacam bisnis kepercayaan. Pelayanan makin baik dan efisien akan berdampak kepada makin tingginya kepercayaan masyarakat kepada cara kerja pemkot/pemkab.

Kapitalisasi ekonominya diharapkan berakselerasi begitu cepat karena keberhasilan komunikasi pelayanan yang makin canggih. PDRB-nya pasti akan makin tumbuh meyakinkan ke depannya dan diharapkan harus selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak seperti sekarang, kalau pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 6-7 persen, PDRB daerah hanya bisa tumbuh di bawah PDB nasional paling banter sama.

Ke depan sistem dan struktur organisasi pemkab/pemkot harus ramping agar bekerja makin dinamik dan responsif. Pola kerja yang paling baik adalah pemkab/pemkot mampu bekerjasama secara horizontal dengan masyarakatnya secara incorporated untuk memajukan ekonomi daerahnya seperti banyak dilakukan di negara lain.

Menangkap peluang bisnis GDP tidak mudah karena faktor persaingan ketat yang nilai ekonominya sangat besar. Oleh karena itu, harus bisa dibangun suatu jalinan jejaring kerja (networking) dengan dibantu menggunakan teknologi informasi melalui pola aliansi dan kolaborasi.

Daerah harus bisa mewujudkan visi dan misinya membangun kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk mendukung keberhasilan target besar dalam pertumbuhan ekononomi dan pemerataan. Pendekatannya harus bersifat inklusif dan jangan lagi bersifat top down instructional.

Pemkot/pemkab dan jajarannya super sibuk, masyarakatnya dibiarkan saja tanpa pernah sekali pun diajak untuk bersama membangun daerahnya. Angka-angka pertumbuhan PDRB-nya yang tinggi harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di segala lapisan. Pendekatan yang bersifat inklusif berarti bahwa masyarakat sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan harus dilibatkan dan diikutsertakan oleh warganya.

Urbanisasi Dikendalikan

Bukan hanya oleh mereka yang berbakat, pintar dan kaya saja, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat yang kehidupannya secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Dengan cara ini mudah-mudah persoalan sosial di masyarakat yang seringkali berpotensi menjadi “konflik sosial” bisa dihindarkan.

Urbanisasi juga bisa dikendalikan karena keberhasilan masing-masing daerah dalam membangun, output, outcome dan dampaknya cukup terukur dan bisa diukur dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warganya dan daerah sekitarnya. Pilar utamanya sebagai fokus, tadi di depan disebut sebagai core business pemkab/pemkot adalah ada 3 (tiga), yakni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dengan tiga kekuatan pilarnya itu, daerah memulai kerja besarnya untuk menghasilkan pertumbuhan bukan untuk pertumbuhan ekonomi saja dan satu-satunya menjadi tujuan utama. Tidak seperti itu implementasi konsep pembangunan yang bersifat inklusif. Formatnya adalah pertumbuhan yang bisa menghapus kemiskinan dan pengangguran, meminimalkan kesenjangan untuk mencegah terjadinya resiko sosial yang besar.

Kalau seperti itu formatnya ada beberapa instrumentasi kebijakan dan progam yang paralel dan selaras kedudukannya, yaitu pilar kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kualitas birokrasi dan sistem pelayanannya serta sistem politik daerah yang mau tidak mau harus bersifat guyub sesuai kebiasaan dan budaya daerah setempat.

Jadi sistem politiknya tetap berada dalam koridor demokrasi, tetapi ditambah dengan demokrasi yang mengakomodasi kearifan lokal. Paradigma ini yang harus dikedepankan untuk membangun daerah ke depan. Sebagai kesimpulannya berarti bahwa tatakelola pemkot/pemkab di masa depan ada beberapa aspek yang dapat diberikan catatan kritis, yakni :

1) Birokrasinya berbasis entrepreneur. Core business adalah pelayanan yang real time, just in time, bebas kepentingan dan mengutamakan kepuasaan pelanggan (costumers satisfaction).

2) Mind set kerjanya bersifat responsif bukan reaktif dan selalu mencermati dinamika perubahan dilihat dari geopolitik, geostrategik dan geoekonomi. Dunia sekarang ketidak-pastiannya sangat tinggi. Yang pasti itu adalah ketidak-pastian. Karena itu sistem early warning-nya harus bekerja dan selalu dalam posisi on selama 24 jam.

Selalu siap sedia payung sebelum hujan agar bisa merespon dinamika yang tiba-tiba terjadi. Pola tata kelolanya harus prudent. Di setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan, di meja pak walikota dan pak Bupati harus selalu tersedia hasil analisis strategik yang kritis tentang isu-isu penting yang harus segera diambil keputusan oleh beliau-beliau sebagai para CEO.

3) Pola hubungan kerjanya ke dalam maupun ke luar dibangun berdasarkan semangat untuk memperkuat jejaring kerja (networking) guna membangun aliansi dan kolaborasi.

4) Pendekatan pembangunan bersifat inklusif sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

5) Menegakkan good governance maupun good corporate governance.

6) Kememimpinannya amanah, jujur dan ihlas dan tidak koruptif. ***

(penulis adalah pemerhati masalah pembangunan daerah, mantan Staf Ahli Menperind bidang pemasaran dan P3DN)