Gegara BRICS, Indonesia Berpotensi Gagal Negosiasi Tarif Trump

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kedekatan Indonesia dengan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) bukan sesuatu yang menggembirakan bagi Amerika Serikat (AS). Hal ini dianggap berpotensi memperburuk hasil negosiasi tarif antara RI dan AS.

Menyitir laporan terbaru bertajuk Masa Depan Ekonomi Indonesia di Tengah Perang Dagang dan Konflik Timur Tengah, Indef menggarisbawahi Indonesia belakangan cukup aktif untuk berkunjung ke negara-negara anggota BRICS setelah gencatan tarif Presiden AS Donald Trump berlangsung selama 90 hari ini.

“Indonesia akan menerima konsekuensi jika tarif resiprokal [atau bahkan lebih tinggi] diberlakukan sebagai bentuk ketidaksukaan Trump terhadap pergerakan Indonesia di pentas internasional,” sebagaimana dikutip melalui laporan tersebut, Jumat (11/7/2025).

Presiden Prabowo Subianto memang aktif berkunjung hingga menerima perwakilan dari negara BRICS dalam beberapa waktu ini. China merupakan negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Indonesia.

Bahkan, setelahnya, Kepala Negara juga menerima kunjungan dari Perdana Menteri China Li Qiang di Tanah Air. Teranyar, Prabowo bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS.

Sekadar catatan, Trump juga sempat mengatakan AS akan segera memberlakukan tarif 10% untuk produk impor dari negara-negara BRICS. Peringatan ini disampaikannya dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

Anggota BRICS

“Siapa pun yang tergabung dalam BRICS akan segera dikenai tarif 10% […] Jika mereka anggota BRICS, mereka harus membayar tarif 10% […] dan mereka tidak akan lama menjadi anggota,” tegas Trump, menyitir Reuters, Rabu (9/7/2025).

Akibatnya, bila Indonesia tetap dikenakan tarif perdagangan tinggi, bakal berdampak pada sektor padat karya. Apabila ditetapkan dengan tarif impor tinggi, maka Indonesia perlu melihat seberapa bergantungnya AS terhadap produk asal Indonesia.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap 150 produk ekspor asal Indonesia, 65,6% dari total nilai ekspor ke AS, terlihat bahwa banyak produk yang dipasok oleh Indonesia seperti produk olahan karet dan kayu, tekstil dan alas kaki, perikanan serta komponen elektronik memiliki tingkat ketergantungan di bawah 50%. Hanya produk olahan kelapa sawit yang memiliki tingkat ketergantungan di atas 50%.

Artinya, mayoritas produk yang diekspor oleh Indonesia rentan akan digantikan oleh negara lain yang memiliki tarif impor yang lebih rendah dari Indonesia. Hal ini disebabkan banyak produk yang diekspor Indonesia merupakan produk komoditas alam bernilai tambah rendah dan produk yang dihasilkan dari sektor teknologi rendah.

“Sudah seharusnya mitigasi dampak dilakukan lebih awal jika skenario terburuk [gagalnya negosiasi tarif] terjadi nantinya. Saat ini saja, industri domestik sudah terpukul akibat lemahnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan rendahnya upaya proteksi pasar domestik.”

Hal ini terlihat dari capaian kinerja industri pengolahan pada kuartal pertama tahun ini yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan adalah 4,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 4,87%. Pertumbuhan ini tidak setinggi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang berhasil mencapai pertumbuhan dua digit.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu dengan U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative, Jamieson Greer pada Rabu (9/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan AS sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam tiga pekan ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progres perundingan. Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga dalam siaran pers, Kamis (10/7/2025).(sabar)