Gabungan Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Pecat Menteri Rini

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus berkumpul dan bersuara keras atas sikap para pejabat negara yang disebut-sebut menyimpan uang di bank luar negeri. Merujuk sejumlah laporan yang tersebar paska terbongkarnya Panama Papers yang melibatkan 2.000 orang kaya Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri, mereka pun meminta Presiden Jokowi  memecat dan memeriksa Menteri BUMN Rini Soemarno. Selain itu, mereka mendesak Ketua BPK Harry Azhar Azis mengundurkan diri.

“Ini sudah menjadi etika, di luar negeri para pejabat yang terlibat mengundurkan diri. Karena itu, kita minta Presiden Jokowi memecat Rini Sumarno. Kita juga minta Ketua BPK RI Harry Azhar mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” kata Koordinator Aksi Septian dari Universitas Muhamadiyah Ciputat, Jakarta, Minggu (24/4).

Jumpa pers yang dilaksanakan di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat itu, dipenuhi pula sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang diklaim gabungan dari 80 kampus perguruan tinggi se-Indonesia.

Menurut Septian, pihaknya konsisten dengan tuntutan yang disuarakan sejumlah mahasiswa di Malaysia, Singapura bahkan sejumlah mahasiswa yang melakukan mogok makan di depan Gedung DPRD, Yogjakarta.

“Kami meyakini data-data yang diperoleh, Rini Soemarno menyimpan sejumlah uang Rp 67,4 miliar dengan status bebas pajak. Tapi kami percaya jumlah itu masih terlalu kecil,” katanya.

Sekalipun begitu, kata dia, tentu saja azas praduga tak bersalah mesti dijunjung tinggi dalam negara hukum. “Karena itu, kita minta diperiksa dan diadili secara hukum sehingga bisa diketahui duduk perkara sebenarnya,” katanya.

Di sisi lain, besarnya jumlah uang dari orang-orang Indonesia yakni Rp 11.400 triliun yang tercantum dalam dokumen Panama Papaers, jika direpatriasi atau dipulangkan dan dikenakan pajak, sangat berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Terlebih uang yang jumlahnya 6 kali lipat Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1.936 triliun jika dipulangkan akan melunasi utang Indonesia per 2015 yang mencapai Rp 4.376 triliun.

Dalam seruannya, para mahasiswa mengatakan, siap melakukan aksi besar atas nama Mahasiswa Indonesia pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Mereka juga menyerukan pada Presiden Joko Widodo melakukan repatriasi atau menarik pulang uang dari Indonesia sebesar Rp 11.400 triliun seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers.

“Kewajiban pajak atas uang sebesar Rp 11.400 triliun bisa digunakan bagi kesejahteraan rakyat, membangun sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya,” tambahnya.

“Kami juga meminta Presiden Joko Widodo menyita dan memerintahkan aparat hukum mengusut tuntas asal muasal uang sebesar Rp 11.400 triliun yang ditengarai bisa saja beasal dari kegiatan melanggar hukum seperti korupsi, pencucian uang, hasil kejahatan narkotika dan lain-lain,” kata Septian menambahkan. (red)