Diduga Kuat Terlibat Kasus Suap, KPK Watch Desak Prabowo Pecat Nusron Wahid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M. Yusuf Sahide mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Nusron Wahid (NW) dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

NW, katanya, diduga kuat terlibat kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk usai KPK menyebut bahwa empat tersangka diduga kuat sebagai orang kepercayaan NW. KPK juga menyebut peran keempat orang itu sebagai pengepul, pengelola uang dan penghubung ke pejabat di Kementerian ATR/BPN.

“Sangat memalukan. NW pernah berucap persoalan mafia tanah tidak akan selesai sampai dua hari jelang kiamat. Ternyata NW bagian dari mafia tanah itu, karena KPK menduga kuat empat tersangka kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon sebagai orang kepercayaan NW. Kami mendesak Presiden harus segera mencopot NW dari jabatannya sebagai menteri ATR/BPN,” kata Yusuf Sahide, di Jakarta, Kamis (17/9/).

Nusron Gagal

Yusuf Sahide menyampaikan, terungkapnya kasus tersebut membuktikan NW gagal memimpin kementerian ATR/BPN. NW, tegasnya, juga gagal membentengi kementerian tersebut dari praktik mafia pertanahan.

“Apalagi, saya mendengar info bahwa uang di 20 koper diakui Arif Sugiyanto, atau Gus Arif, akan diserahkan ke NW,” ungkap Yusuf Sahide.

Menurutnya, pencopotan NW dari kursi menteri ATR/BPN akan mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

“Presiden harus tegas segera mencopot NW. Kasus suap tersebut mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah KPK berdiri dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan total barang bukti uang tunai mencapai Rp106,3 miliar,” paparnya.

Yusuf Sahide juga menyampaikan, ia tidak kaget KPK melakukan OTT di kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kementerian tersebut merupakan paling rawan terjadi praktik mafia pertanahan. Konstruksi perkara yang diungkap KPK terkait kasus tersebut, katanya, memperlihatkan cara-cara kerja sindikat.

Sarang Mafia

“OTT KPK memperlihatkan bawah institusi tersebut memang sarang mafia pertanahan. 6 orang dari 19 yang ditangkap saat OTT merupakan pejabat ATR/BPN. 4 orang dari 8 tersangka diduga kuat kepercayaan NW. Ini yang ketahuan, yang tidak ketahuan biasa terjadi di ATR/BPN,” ujarnya.

Ia juga menyoroti salah satu tersangka, yakni politisi Partai Golkar Fahd Arafiq yang kerap keluar masuk bui terjerat kasus korupsi. Hal ini, katanya, menandakan tidak ada efek jera bagi residivis koruptor tersebut.

“Saya dukung KPK menerapkan pidana maksimal, tidak hanya ke residivis, tapi pelaku mafia tanah dan koruptor lainnya agar ada efek jera,” paparnya.

Yusuf Sahide pun menyampaikan, terungkapnya kasus ini membuktikan penerapan sistem pencegahan (firewall system), digitalisasi data tanah, hingga dorongan pemiskinan mafia tanah lewat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata tidak memberi dampak secara positive terhadap pemberantarasan mafia tanah. (sabar)