Banyak Penyelewengan Bansos Dihentikan

JAKARTA, (tubasmedia.com) — Presiden Joko Widodo akan menghapus dana bantuan sosial dari Pemprov dan dan Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia. Alasanya, banyaknya penyelewengan dana tersebut oleh kepala daerah dan DPRD. “Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional,” kata Mendagri Tjahjo di kantornya, Senin (22/12/2014).

Penghapusan anggaran bansos , menurut Tjahjo dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut yang dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD. “Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD,” jelasnya

Meski begitu tidak semua anggaran bansos dihapuskan. “Ada rinciannya. Yang jelas, seperti bansos infrastruktur dan untuk pembangunan masjid tidak dihapus,” ujar Tjahjo.

Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah merancang RAPBD 2015. Dari 34 provinsi, baru 26 provinsi yang menyerahkan RAPBD-nya pada Kementerian Dalam Negeri. Penghapusan anggaran bansos akan mulai dilaksanakan pada evaluasi RAPBD tahun 2015 mendatang. (edi s)