Wamenkeu: Kita Libas Mafia Pajak

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi kebocoran negara dari pajak.Untuk jangka pendek harus bisa memelototi satu per satu penerimaan negara tahun 2014.

”Tadi kami rapat dengan Menkeu untuk melihat kantor wilayahnya satu per satu termasuk pajak khusus, Pajak Kendaraan Bermotor yang besar apakah masih bisa mencapai target atau tidak. Ini kita coba gali satu per satu,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang saat ini juga menjadi pelaksana tugas Dirjen Pajak Kemenkeu di Jakarta, Senin.

Salah satu bentuk kerja sama lain adalah dengan kajian terkait usulan KPK untuk menggabungkan pengadilan pajak dengan pengadilan tindak pidana korupsi.

“Nanti kita lihat besama dengan menteri keuangan untuk melihat satu per satu kekurangannya yang bisa kita tingkatkan. Jangka pendek prioritas saya adalah bagaimana bisa meningkatkan target 2014. Kita akan tegas kalau ada penguasaha nakal kita tindak,” ungkap mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya adalah pembentukan tim gabungan Dirjen Pajak dan penegak hukum terkait perusahaan-perusahaan pengemplang pajak. “Kalau disinyalir betul-betul ada harus kita atasi. Kita libas, kalau ada mafia pajak. Seperti yang IUP (izin usaha pertambangan) kemarin dari beberapa persen yang tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kita kejar,” tegas Mardiasmo. (hadi)