Tolak Pemimpin Golkar yang Bermasalah dengan Hukum

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Kampanye calon ketua umum Partai Golkar Zona I Sumatera Utara, Minggu (8/5) malam, diwarnai unjuk rasa. Belasan pemuda menuntut panitia membatalkan pencalonan kandidat calon yang terkait kasus “Papa Minta Saham”.

‎Dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi Senin (9/5) disebutkan bahwa Front Rakyat Pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Sumatera Utara (FRP PDPRI Sumut) ‎menyuarakan bahwa calon ketum tak boleh bermasalah hukum.

‎Dalam aksi itu, mereka juga membentangkan spanduk yang bertuliskan ‎’coret kandidat yang terkait kasus papa minta saham’.‎ Spanduk yang ukurannya sekitar 10 meter itu dibentangkan di depan pintu masuk lokasi penyelenggaraa, Grand Angkasa, Medan.

‎”Kasus papa minta saham ini diketahui seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari politisi, sampai tukang becak, tukang bangunan, pembantu, sampai dunia hiburan malam pun selalu menyinggung kasus tersebut,” ujar Koordinator aksi FRP PDPRI Sumut, Ridho.

‎Menurut dia, kasus tersebut cukup memalukan. Apalagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga telah menyidangkan kasusnya. Karena itu kalau sampai orang yang disebut-sebut dalam kasus tersebut, yaitu Setya Novanto terpilih, maka akan sangat merugikan Golkar dan masyarakat Indonesia.

“Jika ketuanya banyak bermasalah dengan hukum, apalagi diduga menjual aset ke asing, mau jadi apa bangsa dan negeri ini,” terangnya.

Karena itu, Ridho dan belasan pengunjuk rasa lainnya, meminta petinggi Golkar memecat Setnov dari keanggotaannya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

‎”Kami meminta KPK, Kejagung, Kapolri agar tetap memeriksa dengan tegas dan serius persoalan kasus papa minta saham yang diduga melibatkan Setya Novanto,” jelasnya.

‎Massa juga meminta panitia munaslub agar mencoret nama Setya Novanto, hingga kasus papa minta saham selesai ditangani KPK, Kejagung maupun Mabes Polri. (red)