Tolak KEK Kawasan Danau Toba

KERAMBA APUNG- Danau Toba sudah sejak lama dihiasi keramba apung

MEDAN, (tubasmedia.com) – Warga Sumatra Utara menolak ide, gagasan dan langkah Pemerintah Pusat untuk menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).   Ide menjadikan Danau Toba menjadi KEK untuk mendatangkan investasi guna memanfaatkan sumber daya alam, hanya akal-akalan mengambil manfaat dari kekayaan alam.

‘’Rakyat sama sekali tidak mendapat manfaat dari KEK, kecuali hanya menjadi buruh,’’ kata Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, kepada tubasmedia.com melalui sambungan sesuler, Jumat.

‘’Kami juga meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh eksistensi dan kegiatan kementerian, lembaga dan badan yang diberi kewenangan mengurus Kawasan Danau Toba,’’ tambahnya.

Kader PDIP dan mantan anggota DPRD Sumatra Utara ini menjelaskan bahwa ide menjadikan Kawasan Danau Toba menjadi KEK dilontarkan, Ketua Dewan Ekonimi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Tujuannya untuk meningkatkan investasi, optimalisasi ekspor-impor, percepatan pembangunan daerah dan terobosan pembangunan kawasan industri, pariwisata dan perdagangan.

Harus diingat kata Sutrisno, bahwa Kawasan Danau Toba adalah milik bersama, bukan hanya milik elit, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten.

‘’Maka itu, segala keputusan pemerintah menyangkut Kawasan Danau Toba harus melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat. Kami menilai tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa Kawasan Danau Toba untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus,’’ tegasnya.

Bagian lain yang perlu diperhatikan kata Sutrisno, bahwa aspirasi, keterlibatan dan partisipasi rakyat di Kawasan Danau Toba sama sekali tidak pernah dianggap penting, tidak pernah diminta pendapat dan rakyat hanya dijadikan penonton.

Namuin yang paling mendesak ditangani Pemerintah Pusat di Sumatra Utara, menurut Sutrisno adalah perilaku korupsi yang masih merajalela, sebagai salah satu akibat dari Pilkada yang dihasilkan oleh praktik- praktik kecurangan, politik uang dan politik sandera.

‘’Maka lebih menarik untuk mendorong Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Bebas Korupsi yang dipastikan akan mendatangkan wisatawan domestik, regional dan internasional,’’ tegasnya. (sabar)