Status Sri Mulyani dalam Kasus Century Ternyata Masih Perlu Diklarifikasi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo memberikan catatan atas reshuffle Kabinet Kerja yang baru dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya kehadiran Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.

Bambang meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan klarifikasi atas status hukum Sri Mulyani karena namanya disebut-sebut pengadilan kasus bailout Bank Century sebelum akhirnya pergi untuk memperkuat World Bank.

Menurutnya, kendati hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut Sri Mulyani sangat dipercaya publik namun KPK tetap harus memberikan kejelasan atas statusnya.

“Walaupun ia dipercaya oleh publik, perlu ada klarifikasi dari KPK soal status Sri Mulyani. Karena bagaimanapun putusan pengadilan di kasus Century mengaitkan nama Sri Mulyani,” kata inisiator hak angket Bank Century itu di kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Minggu, (14/8).

Menteri lain yang menjadi catatan Bambang adalah Menteri ESDM Archandra Tahar yang belakangan menghebohkan publik karena dugaan status dwi kewarganegaraan.

Dijelaskannya, Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan. Bagi warga Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan boleh mengajukan lagi untuk menjadi warga negara Indonesia namun memakan proses lama.

“Kita tunggu apa yang akan disampaikan Presiden, supaya ini tidak menjadi masalah,” kata Bambang lagi.

Menurutnya, tantangan berat pemerintah saat ini adalah memulihkan kembali keadaan ekonomi dan menyelamatkan APBN yang jebol. Sri Mulyani ingin memangkas APBN hingga ratusan triliun, termasuk uang belanja daerah. Hal ini berarti biaya rutin dikurangi dan belanja barang dipangkas sehingga berefek lesunya ekonomi dan terjadi PHK.

Belum lagi kebijakan tax amnesty yang diragukan banyak pihak bisa berhasil mencapai target. Para ahli menilai bahwa penerimaan paling tinggi tax amnesty hanyalah sekitar Rp 65 triliun, jauh dari target yakni Rp 150 triliun.

“Ini adalah masa-masa genting, siapa yang menjamin tax amnesty berhasil enam bulan ke depan. Ditambah lagi pemangkasan anggaran, sehingga proyek infrastruktur yang sudah berjalan akan kembali menjadi stag,” tegas politisi Partai Golkar tersebut. (red)