Siapa yang Harus Meningkatkan Daya Saing?

Oleh: Fauzi Azis

ilustrasi

PERTANYAAN ini terpaksa harus dilemparkan ke ruang publik untuk yang kesekian kalinya karena kita sudah capek asal ada diskusi tentang masalah ekonomi, selalu berujung pada sebuah kongklusi bahwa Indonesia harus berhasil membangun daya saingnya. Celotehan tentang isu ini menjadi sangat klasikal dan lama-lama membosankan untuk didengar.

Daya saing di Indonesia adalah barang mahal. Saking mahalnya, wajar kalau negeri ini seperti senang mengkoleksi barang antik. Daya saing hanya digadang-gadang, dielus-elus dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai seminar tanpa berkesudahan. Daya saing sebagai barang antik mencarinya susah, karena itu di Indonesia harus diburu karena barang langka.

Perburuannya bisa dilakukan dengan cara membayar rente yang tidak ada tarifnya. Daya saing siapa suka? ‘’Makan itu daya saing’’, ujar para pemegang rente dan para pemburu rente.

Nampaknya sistem demokrasi kita belum mampu menyumbang dalam membangun daya saing bangsanya. Rupanya para elit penguasa di negeri ini lagi asyik dijadikan buruan para pemburu rente. Tidak pernah peduli apa itu efisiensi, produktifitas, daya saing dan hal yang terkait dengan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Sebab kalau semua faktor itu terjadi, maka “rezeki” mereka bakal tersunat habis karena proses bisnis yang berjalan akan jauh lebih lancar dan low cost.

Jadi kalau daya saing itu benar-benar terjadi dan efisiensi dan produktifitas ekonomi nasional makin membaik dan berkualitas, mereka adalah orang-orang yang akan pertama kali terpinggirkan. Sebagian diantaranya masuk jeruji tahanan/penjara karena terlibat kasus korupsi dan pencucian uang. Merekalah sejatinya yang membuat republik ini tidak berdaya dan selalu mendapatkan tekanan dari kiri kanan baik dari dalam maupun dari luar.

Tujuannya hanya ingin mendapatkan rente dan rente ini baru bisa diperoleh dengan cara menyogok penguasa dan sebagian diantaranya rela menjadi broker, apakah broker dalam bahan pangan ataupun dalam pengadaan minyak dan BBM. Elit penguasa lupa diri dan lupa daratan menjalankan amanah konstitusi untuk mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat.

Padahal kesejehateraan dan kemakmuran akan bisa diraih jika negara ini diurus dengan baik dan benar. Diurus dan dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kunci untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran jika ekonominya berdaya saing. Pemahaman yang seperti ini hampir semua diantara kita sudah banyak yang tahu.

Teori tentang bagaimana cara membangun daya sudah dibaca. Tapi sayangnya masih ada sekelompok “kawanan” elit penguasa di negara yang demokratis ini punya hoby senang membuat sumbatan. Senang membuat orang lain susah. Membuat sumbatan adalah uang. Gemar menjadi petugas pemegang keran atau kunci gembok daripada menjadi pelayan yang sopan dan selalu memberikan layanan yang efisien kepada rakyat.

Membuka keran dan kunci gembok tidak ada yang gratis karena disitulah rente akan bisa dinikmati.Ibaratnya sampai tengah malampun akan dilayani jika ada pihak yang meminta dibukakan keran atau kunci gembok. Karena itu, perburuan rente bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kesimpulannya adalah sudah bisa terjawab bahwa yang pertama kali harus bertanggung jawab untuk membuat bangsa dan negara ini bisa bersaing dan unggul dalam persaingan adalah pemerintah dan elit penguasa lainnya, baik di pusat maupun di daerah. ***