Siapa Layak Memimpin Indonesia

Oleh: Fauzi Azis

MENYONGSONG fajar tanah air diperlukan pemimpin yang kredibel di tahun 2014 yang akan datang. Kalau dilihat dari kompleksitas permasalahan yang ada dan misi yang harus diemban bangsa ini sangat tidak mudah menemukan siapa yang layak memimpin negeri ini. Ketua-ketua parpol barangkali memenuhi syarat tapi tidak layak. Visi mereka hampir tidak ada yang hebat, idialismenya pun tak nampak, integritasnya juga patut dipertanyakan.

Para ketua parpol yang saat ini duduk dalam kabinet payah dan tidak berkinerja. Mereka bukan para decision maker yang brilian dan berani. Reputasi internasionalnya cekak dan mereka lebih banyak menjadi anak manis yang nakal. Kalau menerima tamu asing lebih sreg kalau didampingi jubir karena barangkali kemampuan bahasa Inggrisnya parah.

Kelas pemimpin parpol yang sekarang pada umumnya masih sekedar pemimpin kelas lokal, belum layak menjadi pemipin nasional yang berkelas, baik ditingkat regional maupun global karena jaringan pergaulan internasionalnya masih terbatas. Itu kalau kita mau percaya jika memilih presiden hanya mengandalkan kepada ketua umum partai yang dijagokan, secara umum keadaannya seperti itu. Bisa repot kita dibuatnya.

Sulit membayangkan apakah negeri ini akan bisa terbebas dari seabrek tumpukan masalah yang kompleks baik di bidang sosial, hukum, politik, ekonomi, budaya, hankam, masalah daerah dan lain-lain. Coba kita tengok misi bangsa yang diangkat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (semacam GBHN-nya pada masa orba).

Patut dipertanyakan dan sulit untuk percaya kalau ketua parpol (baik yang duduk dalam kabinet/diluar kabinet) pernah membacanya. Jangan-jangan tahu pun tidak. Di dalam RPJP tersebut ada delapan misi bangsa yang harus dijalankan oleh para penyelenggara negara yaitu : 1) Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan pancasila.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. 5) Memujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Suka tidak suka delapan misi pembangunan tersebut harus tetap menjadi landasan bagi presiden terpilih tahun 2014 dan sekaligus harus dilaksanakan karena bersifat mandatory meskipun tidak tertutup kemungkinan diubah dan disempurnakan.

Sebagai awam membaca delapan misi pembangunan nasional s/d tahun 2025 itu cukup berat untuk dijalankan oleh seorang presiden yang kemampuan leadershipnya pas-pasan. Delapan misi tersebut merupakan bentuk kristalisasi jawaban atas berbagai permaslahan bangsa yang kompleks dan tantangan yang harus bisa direspon oleh presiden terpilih nanti. Jadi kalau kita hanya mengandalkan stok yang ada dipartai untuk calon presiden 2014, maaf agak sulit mereka dapat melaksanakan delapan misi tersebut dengan baik dan efektif. Sekarang saja keadaannya seperti ini.

Mari kita lihat tentang misi yang pertama saja, progamnya saja seperti apa kita tak pernah tahu, berapa anggaran yang terpakai juga tak ada yang tahu. Yang kita semua tahu adalah korupsi ada dimana-mana. Jangan-jangan proyek pengadaan Al-Quran progamnya termasuk dalam rangka pelaksanaan dari misi yang pertama tadi. Celaka duabelas bagaimana misinya bisa tercapai wong pelaksanaannya saja sudah dikorup tanpa ada rasa berdosa sedikitpun dari yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Oleh karena itu mari kita sama-sama ikut mencarikan calon pemimpin negeri ini yang tepat dan mampu melaksankan delapan misi pembangunan yang telah diamanatkan oleh UU nomor 17/2007 secara benar dan bertanggung jawab. Opini ini belum bisa menampilkan kreterianya seperti apa. Yang pasti kalau hanya mengharapkan dari para ketum parpol yang ada berat rasanya menjagokan mereka sebagai capres dan cawapres.

Lebih baik mereka legowo dan bijaksana demi masa depan Indonesia masing-masing partai bisa mengadakan semacam audisi untuk mencari tokoh yang layak dipertandingkan. Partai anda Insya Allah akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Persiapkan dari sekarang, lebih cepat lebih baik.

Rakyat sudah lebih pintar dan lebih arif dalam memilih calon pemimpinnya, tanpa dikasih uangpun kalau calonnya dia cintai pasti akan dicoblos. Rakyat sudah tahu bahwa money politics adalah bagian dari money laundry. Karena, percaya atau tidak hampir tak mungkin dana kampanye diambil dari kocek pribadinya, pasti diambil dari sumber-sumber lain yang legal maupun yang ilegal.

Kalau kita mau terima uang sogokan untuk nyoblos sesorang calon, sama saja kita ikut makan “uang haram”. Menyongsong fajar tanah air kita mesti berjuang keras untuk mendapatkan pemimpin nasional yang layak dan pantas.

Sebab ada yang pantas tapi tidak layak. Kreteria layak dan pantas serahkan kepada para ahli untuk merumuskannya. Mereka bekerja atas nama rakyat bukan untuk partai dan bersedia untuk tidak menerima bayaran. ***