Presiden Minta Developer Jalankan Konsep Hunian Berimbang

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Para developer, yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), diminta Presiden Joko Widodo menjadi ujung tombak program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Terkait dengan itu, Presiden meminta para developer menjalankan konsep hunian berimbang sesuai Peraturan Menpera (Permenpera) Nomor 7 Tahun 2013, yang mengatur setiap pembangunan 1 rumah mewah, diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.
“REI diharapkan berperan lebih aktif menangani backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal) dengan lebih banyak membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengutip hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2015) siang.
Presiden menyampaikan, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada pengembang yang membangun rumah MBR. Antara lain, kemudahan perizinan dan penyediaan lahan yang harganya sesuai standar harga rumah bagi MBR.
“Agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli rumah, suku bunga dan uang muka KPR juga perlu diturunkan,” kata Teten mengutip Presiden Jokowi dalam siaran persnya, Selasa (23/6) siang.
Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti, tapi tetap mengutamakan akses masyarakat. Ini untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional.
Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussi, mengatakan, untuk mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah, para pengembang membutuhkan lahan luas. REI meminta pemerintah agar membangun infrastruktur di lahan-lahan baru itu, sehingga harganya bisa terjangkau.
Laman Setkab memberitakan, REI juga berharap pemerintah segera menentukan zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus untuk lahan yang akan dibangun rumah MBR, sehingga NJOP-nya bisa ditetapkan dan dipatok, supaya tidak terjadi kenaikan.
“Kita tadi sempat juga menanyakan tentang tax amnesty. Bapak Presiden menyampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan, mungkin dalam waktu dekat bisa direalisasi kalau semua punya komitmen yang jelas,” kata Eddy. (ril/ender)