Pieter C Zulkifli Ingatkan Prabowo, Jangan Sibuk Rapat dan Euforia Kepemimpinan, Tapi Turun Langsung Merasakan Aspirasi Rakyat

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam menyikapi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) yang baru saja disahkan.

Menurut Pieter, Prabowo perlu mengevaluasi kembali proses revisi apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Apalagi, publik di berbagai daerah juga dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap UU TNI yang baru.

“Jangan hanya sibuk dalam rapat dan euforia kepemimpinan, tetapi juga harus turun langsung merasakan aspirasi rakyat,” kata Pieter, Senin (24/3/2025).

Ia menekankan bahwa Prabowo harus membaca situasi politik dengan cermat untuk menghindari potensi ketegangan yang dapat mengancam stabilitas pemerintahannya. Pieter juga menduga ada gerakan politik tersembunyi yang bisa melemahkan legitimasi kekuasaan Prabowo. Salah satu isu utama yang dinilai kontroversial dalam revisi UU TNI adalah perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Jumlah institusi yang dapat diisi meningkat dari 10 menjadi 15, termasuk BNPB dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Ini yang paling mengundang kegelisahan publik,” kata Pieter.

Menurutnya, tambahan lembaga-lembaga baru tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah masih sejalan dengan semangat reformasi yang secara tegas menolak keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. “Sejak reformasi 1998, negara telah sepakat bahwa TNI harus kembali ke barak dan fokus pada tugas pertahanan negara,” ujarnya.

Pieter menegaskan bahwa semangat reformasi menuntut profesionalisme TNI di bidang pertahanan dan pemisahan peran militer dari ranah sipil. Ia berharap Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang membumi dan menjawab aspirasi masyarakat di tengah dinamika politik saat ini. (sabar)