Pemerintah Baru Diharapkan Fokus ke Ekonomi Kreatif
Laporan: Redaksi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dalam penyusunan kabinet mendatang, yang mendesak diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur, seperti, bandara, pelabuhan laut, dan jalan raya. Sebaiknya fokus juga ke ekonomi/ industri kreatif, sebagai salah satu alternatif sumber devisa negara, sekaligus untuk menghemat dan menunjukkan kecintaan pada keragaman produk dalam negeri.
Hal itu dikemukakan pelaku ekonomi, yang juga pimpinan Gerakan Daerah Terbarukan (GDT), Rudy Ersan, menjawab pertanyaan tubasmedia.com, Selasa (2/9), mengenai bidang-bidang yang perlu diprioritaskan dalam penyusunan kabinet Jokowi – Jusuf Kalla untuk periode 2014-2019. Selama ini, GDT aktif menyusun dan melaksanakan program memajukan daerah-daerah tertinggal. Misalnya, dalam rapat koordinasi dan diskusi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Rabu (3/9) di Jakarta, GDT menjadi salah satu narasumber.
Menurut Rudy Ersan, dapat dibayangkan baru 7 persen kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat bernilai sekitar Rp 550 triliun. Apalagi bila dapat ditingkatkan menjadi 20 persen, bisa diraih sekitar Rp 1.500 triliun.
Dikemukakan, pembenahan ekonomi kreatif jangan lagi ditunda. Itu “harta karun” dengan kearifan lokal di 512 kabupaten/kota. Hendaknya segera dibangun industri kreatif terbarukan sebagai benteng menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku mulai akhir 2015.
Ia berpendapat, Indonesia paling siap menghadapi MEA dengan dukungan ekonomi kreatif. Hampir 50 juta terlibat dalam ekonomi tersebut. “Dahsyat sekali. Seperti contoh keindahan alam, kenapa tidak kita promosikan sebagai lokasi syuting film skala dunia. Istilahnya hanya modal promosi sudah menghasilkan devisa negara. Industri kerajinan luar biasa variatifnya. Belum lagi dunia fotografi. Kita bisa fokuskan Indonesia sebagai obyek fotografi terlengkap di dunia,” katanya.
Dikatakan, untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hendaknya diberikan anggaran promosi yang sangat besar. Peran Kementerian Parekraf harus ditingkatkan, karena memberikan dampak luar biasa. Kemudian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal hendaknya diubah menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Terbarukan, untuk menghilangkan kesan miskin. Kementerian Pembangunan Daerah Terbarukan fokus pada lingkungan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (ender)