Pembangunan Ekonomi dan Kesenjangan

Oleh: Fauzi Azis

PEMBANGUNAN ekonomi yang dilakukan suatu negara pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Setiap pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi, seluruh masyarakat bisa ikut menikmati hasil dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan.

Tapi fakta yang kita jumpai, harapan semacam itu tidak sepenuhnya terwujud dan hasilnya disana-sini membuahkan kesenjangan secara meluas. Kondisi masyarakat senjang boleh disebut sebagai akibat tapi tidak bisa disebut sebagai efek samping dari pembangunan ekonomi. Dalam proses membangun ekonomi suatu bangsa selalu ada 3 (tiga) pihak yang selalu terlibat, yaitu pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat.

Peran pemerintah cukup jelas, yaitu sebagai regulator dan pelayanan publik. Peran ini secara ekplisit diatur dalam peraturan perundangan. Demikian pula peran dunia bisnis dalam pembangunan ekonomi juga banyak diatur dalam berbagai peraturan perundangan dan perannya tegas dinyatakan sebagai aktor riil sebagai pencipta pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, lebih di posisikan sebagai obyek dari pada subyek. Sehingga kalau kita telusuri dalam sistem perundang-undangan tidak banyak dijumpai pengaturan tentang peran masyarakat dalam pembagunan ekonomi, kalaupun ada, substansi dangkal.

Karena demikian posisinya, maka selama proses pembangunan ekonomi itu berlangsung bertahun tahun, peran pemerintah dan dunia bisnislah yang paling menonjol dan abai terhadap peran masyarakat. Saking menonjolnya peran kedua lembaga tersebut (pemerintah dan dunia bisnis) yang terkonotasi sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadilah semacam proses kolaborasi secara natural diantara pemerintah dan dunia bisnis.

Dalam batas tertentu bisa dibenarkan sepanjang proporsional dalam menjalankan perannya masing-masing dalam rangka menjalankan kosep incorporated untuk membangun daya saing. Tapi apa yang sering terjadi di banyak negara bukan yang seperti itu, tapi cenderung untuk KKN, yang diawali dengan kegiatan perburuan rente ekonomi dan banyak cara lain yang dilakukannya.

Pola semacam ini hanya akan menguntungkan kedua pihak secara material dan masyarakat hampir tidak ikut menikmati apa-apa. Forum-forum internasional semacam World Economic Forum (WEF), bahkan WTO sekalipun adalah merupakan ajang yang dipakai untuk saling memberi manfaat secara ekonomi bagi pemerintah dan dunia bisnis di masing-masing.

Forum seperti itu tidak pernah membicarakan persoalan tentang dampak perjanjian ekonomi kepada rakyat atau masyarakat, tapi yang dibahas hanya soal-soal pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi ekonomi dan lain-lainl. Urusan yang terkait dengan kepentingan rakyat/masyarakat dalam konteks ekonomi tidak dibahas secara detil dan serius di kedua forum tadi.

Secara normatif saja disebutnya, yaitu manakala pembangunan ekonomi suatu negara berhasil maka hal tersebut akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Jadi bukan merupakan faktor penting untuk dijadikan isu utama dalam setiap kegiatan perundingan yang membahas isu ekonomi, perdagangan dan investasi.

Akibatnya adalah pembangunan ekonomi tidak pernah berhasil mengatasi masalah kesenjangan. Apalagi dasar filosofis yang dijadikan rujukan adalah faham kapitalisme dan liberalisasi ekonomi. Seharusnya, isu yang terkait dengan Mellenium Development Goals (MDGs) menjadi bagian interen dari isu ekonomi yang patut dan layak menjadi bahan pembahsan di forum-forum ekonomi yang sering dibahas di WEF atau WTO.

Dunia tidak perlu lagi membahas lagi isu sosial, budaya dan ekonomi dalam forum yang yang berbeda dan terpisah-pisah satu sama lain. Ketiga isu tersebut saling berkaitan dan saling menjadi faktor untuk pengambilan keputusan strategik dalam pembangunan ekonomi. Nilai sosial, budaya yang ada di masyarakat mempunyai kontribusi yang tidak kecil bagi pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, setiap proses pengambilan kebijakan penting di bidang ekonomi tidak boleh mengabaikan faktor sosial dan budaya masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi ekonomi itu penting bagi pemerintah dan dunia bisnis. Tapi jauh lebih penting bila persoalan kesejahteraan dan kemakmuran juga harus mendapatkan porsi untuk tumbuh seiring dengan lajunya pembangunan ekonomi.

Beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam konteks agar pembanguan ekonomi tidak menghasilkan kesenjangan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: 1) Dalam setiap perencanaan pembangunan ekonomi, peran dan fingsi rakyat/masyarakat harus ditegaskan, minimal hak dan kewajibannya menjadi setara dengan peran dan fungsi pemerintah dan dunia bisnis karena soal ekonomi bukan urusannya pemerintah dan dunia bisnis saja tapi juga menjadi urusannya rakyat sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

2) Seiring dengan itu, maka dalam sistem perundang-undangan seyogya peran masyarakat dalam kaitan pembangunan ekonomi harus diatur secara tegas dan ekplisit sehingga kasus-kasus seperti yang mengemuka akhir-akhir ini seperti kasus mesuji dan di tempat lain bisa dihilangkan dan tidak terjadi lagi.

Isu kesenjangan telah memasuki tahap yang mencemaskan, kalau tidak dibenahi bisa merugikan kita semua sebagai bangsa. 3) Kita semua harus menyadari bahwa sistem ekonomi liberal bukan satu-satunya sistem yang selalu benar dan harus menjadi acuan satu-satunya bagi dasar untuk membangun ekonomi suatu bangsa. Tidak ada larangan bagi suatu negara untuk mengembangkan falsafah ekonominya sendiri untuk membangun kemandiriannya.

Negara lain tidak akan pernah peduli dengan soal ketidak sejahteraan dan kemakmuran bangsa lain, kecuali memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya sendiri dan pasti mereka juga memilki kebijakan sendiri yang diyakini dapat membantu kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri. Ini artinya semua negara masih memikirkan kedaulatan ekonominya. 4) Waktunya forum-forum seperti WEF,WTO dan forum-forum internasional lainnya mengakomodasi isu-isu pembangunan ekonomi yang berkait langsung pembangunan manusia seutuhnya.

Karena kalau dipisahkan pasti tidak meraih hasil yang optimal, di mana ekonomi tidak akan berhasil menjawab persoalan sisi manusia dan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Damai, ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran adalah milik kita bersama, bukan propertinya para pemodal/pebisnis dan para penguasa saja. Hanya dengan semangat ini pembangunan ekonomi tidak akan menghasilkan kesenjangan.***