Menjadikan Jakarta Kota Manusiawi

Oleh: Enderson Tambunan

Enderson Tambunan

GUBERNUR Joko Widodo mengemukakan sembilan program strategis yang akan dilaksanakan dalam masa lima tahun pemerintahannya untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota modern dan manusiawi. Dengan kesembilan program atau isu strategis itu, Jakarta akan jadi kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Pernyataan menyejukkan itu disampaikan Jokowi pada rapat paripurna DPRD DKI, Selasa (5/3/2013), ketika menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-1017.

Kita kutip kesembilan program strategis itu, Pertama, pengembangan sistem transportasi. Kedua, antisipasi banjir, rob, dan genangan. Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota. Keempat, kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau. Kelima, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Keenam, pembangunan budaya multikultur. Ketujuh, peningkatan pelayanan publik. Kedelapan, peningkatan kualitas kesehatan. Kesembilan, peningkatan kualitas pendidikan.

Tidak berlebihan bila disebutkan pernyatan itu menyejukkan sekalipun bukan program baru lagi dalam konteks pembangunan Jakarta. Selama ini, program-program sejenis sudah dilontarkan oleh para pemimpin Jakarta pendahulu Jokowi, Wajah Jakarta saat ini, ya seperti yang tergambar dalam kesembilan isu strategis itu.

Masalah transportasi dan banjir, umpamanya, hingga saat ini masih jadi problem pelik. Berbagai upaya penanggulangan sudah dilakukan, tapi belum juga sampai pada “resep” jitu memecahkan masalah. Kota ini pun belum menyediakan lingkungan yang nyaman bagi warga kota. Polusi udara masih mendera dan cara pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir masih menyisakan bau tak sedap. Begitu pula ruang terbuka hijau, belum memenuhi ketentuan, sekitar 30 persen dari luas wilayah. Data terakhir menyebutkan, luas ruang terbuka hijau masih di kisaran 9 persen.

Bagaimana mengenai kehidupan ekonomi? Kontradiksi masih menyelimuti Ibukota. Lihat, misalnya, di balik gedung-gedung pencakar langit nan megah masih banyak permukiman kumuh. Di berbagai persimpangan jalan masih banyak orang, termasuk anak-anak, yang menengadahkan tangannya. Keemudian, rasa aman belum seutuhnya dapat dinikmati sebagian masyarakat, lantaran kerap terjadi aksi kejahatan. Toleransi dan harmoni masyarakat juga masih perlu terus ditingkatkan.

Keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan juga sering diberitakan media massa. Pemprov DKI memang sudah membagikan kartu sehat untuk berobat dan kartu pintar untuk kepentingan pendidikan. Tapi, biaya pendidikan, terutama saat memasuki perguruan tinggi masih tergolong tinggi.

Biaya dan Konsistensi

Itulah antara lain masalah Jakarta yang dampaknya menyulitkan kehidupan sehari-hari warga kota. Maka, upaya menjadikan Jakarta sebagai kota modern dan manusiawi pasti disambut hangat oleh masyarakat. Apalagi, kesembilan isu strategis itu menyangkut kehidupan masyarakat luas di satu kota modern.

Masalahnya, untuk melaksanakan program-program itu bukan perkara mudah. Terutama menyangkut anggaran yang amat besar. Untuk menanggulangi banjir saja, Pemprov DKI perlu melaksanakan tujuh program, yakni pembangunan terowongan multiguna, pengerukan sungai, normalisasi Waduk Pluit, pembuatan 100.000 sumur resapan, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan sodetan sungai Ciliwung dan pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara.

Apalagi bicara mengenai pengembangan sistem transportasi dalam upaya menyediakan angkutan umum dan memecahkan masalah kemacetan lalu lintas, Pemprov DKI mesti membangun angkutan massal, semacam mass rapid transit dan monorel. Masalah transportasi ini mesti didahulukan mengingat setiap hari dihadapi penduduk Jakarta dan penduduk kota-kota sekitarnya yang bekerja di Ibukota.

Tapi, dengan gaya kerja Jokowi serta wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), yang ditunjukkan selama ini, kita yakin setahap demi stahap kesembilan isu strategis ini akan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Pemprov DKI mesti menggencarkan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung program-program tersebut. Peningkatan PAD tentu jangan sampai menambah beban masyarakat, terutama mereka yang berada dalam lapisan berpenghasilan kecil.

Upaya lainnya, meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dengan pihak swasta dan badan usaha milik negara. Mengikutsertakan pihak lain dalam upaya pengembangan Jakarta sebagai kota modern yang manusiawi pasti sangat bagus. Jokowi dan Ahok juga diharapkan terus melobi pemerintah pusat agar mendapat lebih banyak kucuran anggaran.

Dalam hal ini, konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan program harus tetap terjaga. Jangan sampai ada program yang terkendala dan kemudian mangkrak setelah menelan banyak dana. Jika pelaksanaan program tetap pada relnya, maka jalan menuju kota modern dan manusiawi tidak akan terlalu panjang. ***