Menhan Prabowo Tawarkan Ide Aneh dan Buruk, Mentah-mentah Ditolak Ukraina
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia menuai kritik keras. Pasalnya, gagasan referendum dan zona demiliterisasi yang ditawarkan Prabowo dinilai sebagai ide aneh dan buruk.
Bahkan, Ukraina menyebut tawaran Prabowo tak ubahnya sebagai rencana yang datang dari Rusia, bukan Indonesia. Maka tak heran jika akhirnya Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo.
Referendum Proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo sebetulnya berangkat dari keprihatinannya atas dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap kehidupan dunia. Belum lagi, perang kedua negara berlangsung ketika dunia dihadapi dengan terus bermutasinya Covid-19.
Oleh karena itu, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.
Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.
“Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Ditolak Ukraina
Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh. Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia. Oleh karena itu, Reznikov menegaskan Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.
“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini,” lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.
Gagasan Prabowo terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antar kedua negara. “Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengeketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum,” ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023). Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.
Menurutnya, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia. Kendati demikian, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.
“Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, ShangriLa Dialogu pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan. Menurutnya, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat. Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan. “Karena menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu,” tegas dia. (sabar)